PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2016

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. menandaskan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016, secara kebijakan sudah disepakati oleh eksekutif dan legislatif. Antara lain, Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2016, diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Sedangkan Perencanaan Pendapatan Daerah dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi, yang pelaksanaannya dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada, sehingga tidak membebani masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, khususnya dalam menyediakan anggaran dan pembiayaan yang mandiri atau self financing.

Selanjutnya Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah, digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, antara lain urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Diantaranya melalui peningkatan berbagai program, yang berorientasi pada masyarakat, serta berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah secara tepat waktu, dengan mendorong proses penetapan Perda (Peraturan Daerah) APBD Kota Sukabumi juga secara tepat waktu.

Selain itu, juga meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah, melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja, optimalisasi pendekatan efisien dan sistem pelaporan yang akuntabel, serta mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost dan variable cost secara terukur dan terarah, yakni memenuhi kebutuhan dasar, dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor yang efisien, serta pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang   bersifat rutin, sebagai pelaksanaan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan pengendalian dan evaluasi secara tepat guna, termasuk pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung terhadap berbaghai program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD. Kemudian meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi, yang diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengalokasikan belanja tidak langsung, yang terdiri dari gaji dan tunjangan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan, dengan prinsip proporsional dan pemerataan, serta belanja tidak terduga, yang digunakan untuk penanggulangan bencana.