WAKIL WALIKOTA SUKABUMI MENDAPAT KEPERCAYAAN MENJADI PEMBICARA PADA PERTEMUAN TINGKAT NASIONAL

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., selaku Ketua KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kota Sukabumi, bersama Dirjen (Direktur Jenderal) P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Kemenkes (Kementerian Kesehatan) RI, Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, mendapat kepercayaan menjadi pembicara pada pertemuan tingkat nasional, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, sekaligus asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal urusan kesehatan, yang dilaksanakan oleh Ditjen (Direktorat Jenderal) Bina Pembanguan Daerah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) RI.

Pertemuan yang berlangsung selama 3 hari, tepatnya dari tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2017, di Hotel Aston Marina Jakarta Utara ini, diikuti oleh 125 orang, yang terdiri dari 15 orang perwakilan dari Kemendagri RI dan Kemenkes RI, 11 orang perwakilan Kepala Daerah Provinsi, 11 orang perwakilan Kepala Daerah Kota dan Kabupten, 33 orang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan 60 orang perwakilan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Rumah Sakit Kota dan Kabupaten se Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Sukabumi menjelaskan, pertemuan ini sangat menarik, karena dihadiri oleh para ahli dalam bidang kesehatan. Selain itu, pertemuan ini digagas khusus untuk menyusun peraturan dan perundang-undangan terkait pengendalian HIV-AIDS, dari mulai pusat hingga daerah. Dijelaskan pula, pertemuan ini merupakan salah satu kehormatan bagi KPA Kota Sukabumi, karena diberi kepercayaan untuk menjadi pembicara, sekaligus memberikan masukan dalam penyusunan peraturan dan perundang-undangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), terkait pengendalian HIV-AIDS.

Disamping itu juga dijelaskan, melalui pertemuan ini diharapkan, penyusunan peraturan dan perundang-undangan NSPK terkait pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di Indonesia dapat terwujud. Menurut Wakil Walikota Sukabumi, ada 3 hal yang harus dibangun dalam pengendalian HIV-AIDS di daerah, yakni harmonisasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan KPA, kelembagaan KPA, dan dukungan donor ke depan.

Sementara Dirjen P2P Kemenkes RI, dr. Mohammad Subuh, MD., MPPM., selaku Sekretaris KPA Nasional mengharapkan, dengan adanya pertemuan ini, ke depan program penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia, bisa lebih ditingkatkan lagi, terutama peran Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten, terkait standar pelayanan minimal. Dikatakan pula, Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia tetap menjadi prioritas, karena sudah diatur dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sampai dengan tahun 2025 mendatang, serta pembagian tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengendalian HIV-AIDS akan lebih jelas lagi, dari mulai pusat hingga daerah. Selanjutnya dikatakan, untuk dukungan anggaran pun, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memprioritaskannya, sehingga program pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS ini dapat dilaksanakan secara maksimal.

Menyinggung wacana pembubaran KPAN terkait 10 lembaga non struktural yang dievaluasi oleh pemerintah dalam rangka efektifitas dan teknis program, tentang KPAN sudah terjawab, dengan dikeluarkannya Perpres (Peraturan Presiden) RI Nomor 124 Tahun 2016, bahwa pemerintah masih peduli. Dengan demikian, secara de jure belum dibubarkan, hanya dalam Perpres tersebut dikatakan, bahwa kementerian teknis untuk lebih aktif mengatur masa transisi KPAN.