KOTA SUKABUMI MENDAPAT JATAH SERTIFIKAT GRATIS UNTUK 11 RIBU BIDANG TANAH

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kepala Kantor ATR BPN (Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional) Kota Sukabumi, A. Wajah Ganjar menandaskan, Kota Sukabumi mendapat jatah sertifikat gratis, untuk 11 ribu bidang tanah, bagi warga masyarakat di 10 kelurahan, melalui program PTSL (Pedaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Adapun ke 10 kelurahan yang mendapat jatah sertifikat tersebut, antara lain Kelurahan Gedong Panjang Kecamatan Citamiang sebanyak 579 bidang, Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum sebanyak 1.000 bidang, Kelurahan Sindang Palay Kecamatan Cibeureum sebanyak 900 bidang, dan Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum sebanyak 1.060 bidang.

Selanjutnya Kelurahan Baros Kecamatan Baros sebanyak 1.750 bidang, Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros sebanyak 1.000 bidang, Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros sebanyak 1.250 bidang, Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros sebanyak 1.000 bidang, Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu sebanyak 1.871 bidang, dan Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu sebanyak 590 bidang.

Ditandaskan pula, dari sebanyak 11 ribu bidang tanah tersebut, yang sudah terukur sebanyak 9.268 bidang, yang sudah terpetakan sebanyak 6.506 bidang, yang sudah diumumkan sebnyak 4.358 bidang, dan yang sudah dibagikan di Bandung sebanyak 100 bidang. Selain itu juga ditandaskan, pihak Kantor ATR BPN Kota Sukabumi, saat ini sedang berupaya optimal melakukan pengkuran terhadap 1.732 bidang yang belum diukur, karena harus selesai hingga bulan September 2017 mendatang.

Untuk itu, Kepala Kantor ATR BPN Kota Sukabumi menghimbau kepada warga masyarakat di 10 kelurahan tersebut, yang tanahnya belum bersertifikat, agar segera mengurus dan memenuhi berbagai persyaratannya, supaya tanahnya bisa bersertifikat.

Sedangkan kendala yang menghambat dan menyebabkan target PTSL ini belum tercapai, menurut Kepala Kantor ATR BPN Kota Sukabumi, diantaranya lokasi rumah warga masyarakat yang jauh, warga masyarakat banyak yang tidak faham dan mengerti, dan warga masyarakat banyak yang menyangka, bahwa pembuatan sertifikat tersebut harus bayar, padahal tidak bayar alias gratis.

Menyinggung tanah sengketa, seperti dijelaskan Kepala Kantor ATR BPN Kota Sukabumi, tanahnya tetap dikur, namun tidak akan didaftarkan, tapi akan dimasukan ke dalam K2 atau K4. Maksud dan tujuannya supaya seluruh kelurahan terukur, dan setelah sengketanya selesai akan diurus sertifikatnya.