UNTUK MENINGKATKAN PENANGGULANGAN AIDS DAN TB HARUS DIBENTUK LEMBAGA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. selaku Ketua KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kota Sukabumi menandaskan sekaligus meminta kepada Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan penanggulangan AIDS dan TB (Tuberkulosis), harus dibentuk lembaga dan melakukan penguatan kelembagaan dari mulai Tingkat Pusat hingga Tingkat Daerah, yang secara integratif dan betanggungjawab langsung kepada Presiden, khususnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan melindungi warga masyarakat dari ancaman AIDS dan TB.

Penandasan dan permintaan Wakil Walikota Sukabumi tersebut, disampaikan saat mengikuti pertemuan dan seminar nasional, yang dilaksanakan Kaukus Kesehatan DPR RI bekerjasama dengan Pengurus Pusat IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia), tepatnya tanggal 24 Agustus 2017, di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, dengan tema, Bergerak bersama, dalam rangka penguatan kelembagaan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat), untuk melindungi masyarakat dari ancaman AIDS dan TB.

Dijelaskannya, pertemuan dan seminar ini, dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Kementerian Kesehatan, Aktivis HIV-AIDS, Aktivis Kesehatan, Akademisi, Komunitas, Anggota Komisi X DPR RI, 15 perwakilan KPA Daerah dan 5 Kepala Daerah, diantaranya Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kupang dan Pekan Baru, untuk memberikan masukan terhadap UKM serta kegiatan penanggulangan kolaborasi TB dan HIV.

Dijelaskan pula, integrasi program AIDS dan TB dalam pelaksanaannya dilapangan masih menjadi tantangan, khususnya kelembagaan dan pencegahannya di lapangan. Untuk itu, Wakil Walikota Sukabumi mengharapkan, dalam pelaksanaannya ada pengawasan dari pusat ke daerah, sehingga keberhasilan program AIDS dan TB ini dapat tercapai. Selain itu, dalam pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS dan TB, hingga saat ini belum maksimal, serta harus segera diperbaiki oleh Kementerian Kesehatan, karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda. Sebagai salah satu contohnya di Kota Sukabumi, Tes HIV-AIDS terhadap setiap penderita TB, hasilnya masih kurang dari target nasional sebesar 50 persen.

Wakil Walikota Sukabumi mengatakan, dalam pertemuan dan seminar tersebut, Deputi Koordinator Bidang Koordinasi Peningkatan Pembangunan dan Kesehatan Kementerian PMK, dr. Sigit Priohutomo, MPH. menjelaskan, keberadaan kelembagaan UKM, sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, untuk kontek HIV-AIDS relatif dipenuhi dengan adanya KPA, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Namun untuk konteks tersebut, seperti dijelaskan Deputi Koordinator Bidang Koordinasi Peningkatan Pembangunan dan Kesehatan Kementerian PMK, relatif tidak banyak yang memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, khususnya keberadaan rujukan UKM untuk masalah tersebut. Disamping itu juga dijelaskan, melihat trend yang ada temuan HIV relatif menunjukan indikasi bertahannya epidemi dari tahun 2013-2015, namun terdapat temuan kasus HIV baru secara signifikan selama tahun 2016.