SALAH SATU PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DALAM NAWACITA YAKNI MENOLAK NEGARA LEMAH

Reporter : ENDANG SUMARDI

 

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. menandaskan, salah satu program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita, yakni menolak negara lemah, dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, serta bermartabat dan terpercaya.

Hal tersebut sejalan dengan misi kedua Pemerintah Kota Sukabumi, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Sukabumi Tahun 2013-2018, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, profesional, mendengar dan melayani masyarakat.

Adapun maksud dan tujuannya, untuk menciptakan organisasi pemerintah yang efekitif dan efisien, memenuhi azas good governance, clean and strong goverment, mengembangkan sistem, proses serta prosedur kerja yang jelas dan terukur, sesuai dengan kaidah dan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Penandasan Walikota Sukabumi tersebut, disampaikan saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Rakor (Rapat Koordinasi) Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, tepatnya tanggal 7 September 2017, di Hotel Horison Kota Sukabumi.

Ditandaskan pula, upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik, dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui pembangunan fisik serta pengadaan Barjas (Barang dan Jasa). Untuk itu, peran aparat penegak hukum dan warga masyarakat sangat dibutuhkan, yakni mengawal proses pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut Walikota Sukabumi menandaskan, Presiden RI melalui Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli), memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni untuk mengembalikan kepercayaan publik, sekaligus memberi keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak, baik kepada aparat pemerintahan maupun kepada segenap lapisan warga masyarakat.

Disamping itu juga ditasdaskan, semangat Pemberantasan Pungli ini, memberi harapan yang sangat besar bagi segenap lapisan warga masyarakat, untuk terbebas dari berbagai biaya tambahan dalam mengurus dokumen di luar biaya resmi.

Selanjutnya ditandaskan, Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan yang orientasinya sekedar politik. Untuk itu, negara harus menjamin hukum sebagai kekuatan yang suprematif, demi terwujudnya keadilan sosial, serta hukum harus dapat mengatur keterjaminan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminatif.