WALIKOTA SUKABUMI MENDAPAT PENGHARGAAN TERTINGGI DARI PRESIDEN RI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., mendapat penghargaan tertinggi dari Presiden RI, yakni Anugrah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha Tahun 2017. Penghargaan tersebut, disematkan secara langsung oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri) RI, Tjahjo Kumolo, pada rangkaian kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2017, tepatnya tanggal 10 November 2017, pukul 08.00 WIB, di Kantor Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Jakarta, bersama para Bupati dan Walikota lainnya se Indonésia, yang mendapat penghargaan tersebut.

Setelah menerima penghargaan terserbut, Walikota Sukabumi menjelaskan, Penghargaan Anugrah Tanda Kahormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini, merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden RI, khususnya dalam melaksanakan dan meningkatkan pengelolaan manajemen pemerintahan. Penghargaan tersebut didasarkan pada penilaian kinerja terbaik se Indonesia, hasil EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) terhadap LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelengaraan Pemerintahan Daerah) Tahun 2015, yang dilaksanakan oleh Kemendagri RI, dibantu oleh sejumlah lembaga seperti BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Adapun para Bupati dan Walikota se Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut, yakni Bupati Banyuwangi, Bupati Karang Anyar, Bupati Pati, Bupati Probolinggo, Bupati Kuningan, Walikota Bandung, Walikota Banjar, Walikota Gorontalo, Walikota Makasar, Walikota Sukabumi dan Walikota Bontang.

Dengan mendapat penghargaan tersebut, Walikota Sukabumi mengucapkan bersyukur dan merasa bangga, Sebab dengan mendapatnya penghargaan tersebut, dibarengi dengan meningkatnya kinerja Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya dalam melaksanakan dan meningkatkan pengelolaan manajemen pemerintahan. Selain itu Walikota Sukabumi menjelaskan, mendapatnya penghargaan tersebut, merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Selanjutnya dijelaskan, mendapatnya penghargaan tersebut, didasarkan pada penilaian tahun 2016 terhadap LPPD tahun 2015, yang wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat setiap tahun, untuk dijadikan bahan dan evaluasi, terutama dalam upaya melaksanakan dan meningkatkan pengelolaan manajemen pemerintahan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Sebab LPPD ini merupakan instrumen untuk Pemerintah Pusat, dalam melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan Otda (Otonomi Daerah), di setiap daerah propinsi serta kabupaten dan kota di Indonesia.