TINGKAT PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SUKABUMI MASIH DI BAWAH AMBANG BATAS

Reporter : ENDANG SUMARDI

Tingkat pencemaran lingkungan hidup di Kota Sukabumi, masih di bawah ambang batas. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pengaduan Sanksi Administrasi BPLHD (Badan Penanggulangan Lingkungan Hidup Daerah) Provinsi Jawa Barat, Neneng Setiawati, pada Penyuluhan Pengendalian Polisi dan Pencemaran Lingkungan di Kota Sukabumi, tepatnya tanggal 13 November 2017. Buktinya DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Sukabumi, hingga saat ini nyaris tidak mendapatkan pengaduan dari warga masyarakat dan pihak lainnya, tentang kasus pencemaran lingkungan. Selain itu, juga didasarkan pada pengaduan yang diterima oleh DLH Provinsi Jawa Barat, yakni belum pernah menerima adanya pengaduan tentang pencemaran lingkungan di Kota Sukabumi.

Namun demikian, kendati belum pernah menerima adanya pengaduan tentang pencemaran lingkungan di Kota Sukabumi, belum tentu tidak ada pencemaran lingkungan di Kota Sukabumi. Karena  penanganan pengaduan tentang pencemaran lingkungan ini, dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun kewenangan DLH Provinsi Jawa Barat, mengacu pada Permen (Peraturan Menteri) LHK (Lingkugan Hidup dan Kehutanan) RI Nomor 22 Tahun 2017, tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Perusakan Hutan. Sedangkan dari sisi mekanisme, izin lingkungan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, sehingga apabila ada pengaduan tentang pencemaran lingkungan, terlebih dahulu ditangani oleh DLH Kabupaten dan Kota masing-masing, serta apabila belum bisa diatasi dengan baik oleh DLH Kabupaten dan Kota masing-masing, baru ditangani oleh DLH Provinsi Jawa Barat.

Menyinggung jumlah pengaduan yang masuk ke Seksi Pengaduan DLH Provinsi Jawa Barat, hingga bulan November 2017 seluruhnya mencapai 49 pengaduan, berasal dari sejumlah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, dengan kasus beraneka ragam, yakni dari mulai berkaitan dengan perizinan hingga pencemaran lingkungan. Dikatakannya, pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti dan ditangani oleh DLH Provinsi Jawa Barat, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan objek pengaduannya, apakah masuk dalam kategori lingkungan hidup atau bukan. Apabila masuk dalam kategori lingkungan hidup, harus segera ditindaklanjuti dan ditangani, dan apabila tidak masuk dalam kategori lingkungan hidup, harus dikoordinasikan dengan instansi terkait. Sebagai salah satu contohnya, apabila pengaduan tersebut masuk dalam kategori pertambangan, akan dikoordinasikan dengan Dinas Pertambangan, dan apabila pengaduan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota, akan dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten dan Kota masing-masing.