SELURUH PNS TIDAK BOLEH MEMILIKI AFILIASI POLITIK TERBUKA TERHADAP PARPOL TERTENTU

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sebagaimana ditandaskan Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak boleh memiliki afiliasi politik terbuka terhadap Parpol (Partai Politik) tertentu. Selain itu, juga tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Sebab PNS harus memiliki keberpihakan terhadap nasib dan kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan, serta kepedulian bagi tetap tegaknya NKRI (Negara Kesatuan Repubiik Indonesia).

Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh PNS harus senantiasa berupaya optimal menjaga netralitas KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia), agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik dari kekuatan politik tertentu. Dijelaskannya, Anggaran Dasar KORPRI yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2005 pada tanggal 8 Juni 2005, dapat dijadikan haluan untuk mengarahkan organisasi KORPRI sebagai organisasi yang profesional dan netral, terutama pada saat menyambut dan pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak, yakni Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, yang menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

Untuk itu, tahapan awal Pilkada tersebut sudah dimulai beberapa bulan yang lalu, diantaranya dengan membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Kemudian pada bulan Januari 2018 mendatang, akan dilakukan pendaftaran calon, serta akan dilanjutkan dengan penetapan calon pada bulan Pebruari 2018 mendatang. Sedangkan pelaksanaan kampanyenya, menurut jadual dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Sukabumi, merurut rencana akan dilangsungkan dari pertengahan bulan Pebruari sampai dengan pertengahan bulan Juni 2018 mendatang.

Dijelaskan pula, dalam konteks Pilkada tersebut, KORPRI harus benar-benar netral dan tegak lurus pada aturan, serta tidak boleh memihak atau condong pada salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi. Biarlah nanti proses politik yang akan menyeleksi Calon Kepala Daerah tersebut, dan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih Calon Kepala Daerah yang terbaik, melalui proses pemilihan yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) serta Jurdil (Jujur dan Adil).

Namun demikian, sebagai bagian dari Aparatur Negara, para Anggota KORPRI harus membantu sekuat tenaga, sesuai dengan potensi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing, untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 mendatang. Selain itu, para Anggota KORPRI diharapkan dapat berperan aktif untuk mengajak warga masyarakat, agar dapat menggunakan dan menyalurkan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilkada tersebut. Karena partisipasi aktif seluruh Warga Negara yang mernpunyai hak pilih politik dalam suatu Negara Demokratis sangat penting, sebagai wujud kedaulatan Negara di tangan rakyat, seperti yang dijelaskan dalam Pasaf 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Dikatakannya, semua pihak tentunya mengharapkan, melalui partisipasi aktif Warga Negara dalam mendalami track record serta visi dan misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, yang ditindaklanjuti dengan pemilihan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, dapat menghasilkan Kepala Daerah terbaik yang menjadi pilihan rakyat, serta dapat mengemban amanat konstitusi untuk membawa Jawa Barat dan Kota Sukabumi ke arah yang lebih baik lagi.