BPBD KOTA SUKABUMI SUDAH MEMBENTUK TRC-PB

Reporter : ENDANG SUMARDI

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Sukabumi, sudah membentuk TRC-PB (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana), tepatnya tanggal 5 Desember 2017, pada Diseminasi PKDR (Penguatan Kesiapsiagaan Daerah Rawan) Bencana Hidrometeorologi Tahun 2017, di Grand Yustik Selabintana Sukabumi.

Adapun Anggota TRC-PB ini, seperti dikatakan Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Drs. Asep Suhendrawan, melibatkan sejumlah unsur OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta instansi dan lembaga teknis terkait lainnya, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), DPU-PRP-KPP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan), Dinas Kesehatan dan yang lainnya.

Dijelaskannya, kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni upaya penanggulangan bencana menjadi tugas dan tanggungjawab semua pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, Logo Penanggulangan Bencana disimbolkan dengan Segi Tiga Biru, sebagai lambang pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sedangkan maksud dan tujuan dibentuknya TRC-PB ini, untuk mempercepat penanganan bencana yang terjadi di daerah Kota Sukabumi. Selain itu, juga merupakan implementasi dari Perda (Peraturan Daerah) Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dijelaskan pula, keberadaan TRC-PB ini sangat penting. Sebab Kota Sukabumi masuk dalam KRB (Kawasan Rawan Bencana) di Jawa Barat. Karena menurut IRB (Indeks Rawan Bencana) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011, Kota Sukabumi masuk pada Kelas Rawan Bencana Tinggi dengan skor 60, serta berada di urutan ke 19 dari 27 Kabupaten dan Kota se Jawa Barat. Sedangkan berdasarkan hasil Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kota Sukabumi masuk pada Kelas Resiko Sedang dengan skor 114. Selain itu juga dijelaskan, Kota Sukabumi memiliki resiko tinggi bencana gempa bumi, longsor, kekeringan dan kebakaran permukiman.

Sementara Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Provinsi Jawa Barat, Budiman, SKM. menandaskan, bahwa penanggungalan bencana bukan hanya merupakan tugas dan tanggungjawab BPBD saja, tapi merupakan tugas dan tanggungjawab semua pihak, yakni semua OPD serta instansi dan lembaga teknis terkait lainnya, termasuk swasta dan masyarakat.

Disamping itu juga ditandaskan, bahwa Gubernur Jawa Barat sudah menetapkan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor, mulai tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 mendatang. Penetapan Siaga Darurat Bencana tersebut mengandung makna, bahwa semua OPD pemerintah, swasta dan masyarakat harus senantiasa siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, di daerahnya masing-masing.