SELURUH ASN HARUS SIAP MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kepala Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Sukarman, M.Pd. menandaskan, dengan diterbitkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) harus siap memberikan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebab ASN sebagai pelayan publik, harus senantiasa dan benar-benar memberikan pelayanan publik, sesuai dengan standar pelayanan informasi yang sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penandasan Kepala Dinas Kominfo Kota Sukabumi tersebut, disampaikan saat membuka secara resmi Workshop Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Aula Politeknik Sukabumi, tepatnya tanggal 6 Desember 2017, mewakili Walikota Sukabumi.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini, diisi penyampaian materi tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dan sesi tanya jawab. Adapun yang bertindak sebagai Nara Sumber, diantaranya Komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Dosen Unikom, Andira Slamet, S.IP., M.Si., dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, H. Ijang Faisal, S.Ag., M.Si. Sedangkan peserta kegiatan tersebut, yakni unsur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta instansi dan lembaga terkait, yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Pada kesempatan tersebut, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, H. Ijang Faisal, S.Ag., M.Si. menjelaskan, kegiatan workshop ini sangat penting dilaksanakan, untuk menyamakan persepsi tentang pemahaman badan publik dan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, juga untuk mengetahui informasi mana yang bisa disampaikan kepada publik, dan informasi mana yang tidak bisa disampaikan atau dikecualikan kepada publik.

Hal tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yakni jenis dokumen mana yang bisa disampaikan kepada publik, dan jenis dekumen mana yang tidak bisa disampaikan atau dikecualikan kepada publik. Untuk itu, masyarakat juga harus mengetahui dan memahami, karena tidak semua dokumen bisa diinformasikan, sebab ada beberapa dokumen yang tidak bisa diinformasikan atau dikecualikan kepada publik.