PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SUDAH MENCANANGKAN PERWAL SUKABUMI TENTANG PENGHAPUSAN RETRIBUSI ANGKOT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Menindaklanjuti aspirasi para pengemudi angkutan umum pada tahun 2017 yang lalu, Pemerintah Kota Sukabumi sudah mencanangkan Perwal (Peraturan Walikota) Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perwal Sukabumi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Izin Trayek, dan Perwal Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Terminal, tentang Penghapusan Retribusi Angkot (Angkutan Kota), yang terdiri dari Retribusi Uji Berkala atau Kir Berkala, Retribusi Izin Trayek dan Pengawasan Izin Trayek, serta Retribusi Kebersihan Terminal Angkutan Kota dan Retribusi Terminal atau TPR.

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. menandaskan, penghapusan retribusi tersebut merupakan usaha Pemerintah Kota Sukabumi untuk membantu Angkot, agar tetap terjaga eksistensinya, sebab sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Namun dengan perkembangan zaman dan persaingan yang semakin berat pada saat ini, sangat berdampak pada penurunan pendapatan Angkot. Ditandaskan pula, Pemerintah Kota Sukabumi memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap Angkot, termasuk meringankan beban para Pengusaha dan Sopir Angkot, melalui penghapusan retribusi tersebut.

Lebih jauh Walikota Sukabumi menandaskan, bahwa Perda (Peraturan Daerah) Kota Sukabumi Nomor 13, 14 dan 15 Tahun 2011 yang sebelumnya mengatur tentang retribusi tersebut, dapat diubah cukup melalui Perwal Sukabumi, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 Perda Nomor 13 Tahun 2011, pasal 10 Perda Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 25 Perda Nomor 15 Tahun 2011. Selain itu juga ditandaskan, dengan dihapusnya retribusi tersebut, tidak berarti kewajiban Angkot seperti Uji KIR ditiadakan. Sebab kewajiban tersebut masih tetap berlaku, hanya tidak perlu membayar retribusi.

Pencanangan Perwal Sukabumi yang belangsung tanggal 4 Januari 2018, di Ruangan Pertemuan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ini, dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, jajaran Pengurus Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Sukabumi dan KKU (Kelompok Kerja Unit) Angkot, serta sempat membahas tentang Angkutan Online. Namun menurut Walikota Sukabumi, hingga saat ini Pemerintah Kota Sukabumi masih menunggu keputusan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dikatakannya, Pemerintah Kota Sukabumi beserta Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota lainnya, sudah menyampaikan berbagai usulan tentang Angkutan Online, kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat.