KINERJA CAMAT DAN LURAH DI KOTA SUKABUMI AKAN SENANTIASA DIEVALUASI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. menandaskan, kinerja Camat dan Lurah di Kota Sukabumi, khususnya dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat, akan senantiasa dievaluasi. Maksud dan tujuannya, supaya dapat meningkatkan alur koordinasi antar Camat dan Lurah dengan baik.

Selain itu, Camat dan Lurah juga diminta untuk terus menciptakan dan melahirkan berbagai inovasi cemerlang, yang dapat bermanfaat bagi pemerintah dan warga masyarakat Kota Sukabumi, khususnya dalam upaya mencapai Visi Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yakni Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat, Berlandaskan Iman dan Taqwa; serta Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013-2018, yakni Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan Yang Rahmatan Lil Alamin.

Walikota Sukabumi mengharapkan, apabila ada inovasi di salah satu Kecamatan atau Kelurahan, agar langsung disebarkan kepada Kecamatan dan Kelurahan lainnya yang ada di Kota Sukabumi, supaya para Camat dan Lurah bisa saling tukar inovasi. Disamping itu, para Camat dan Lurah di Kota Sukabumi, juga agar melakukan percepatan P2RW (Program Pemberdayaan Rukun Warga) Pemerintah Kota Sukabumi, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat ke arah yang lebih efektif lagi.

Yang tidak kalah penting, para Camat dan Lurah beserta seluruh aparat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi, agar senantiasa berupaya optimal menyukseskan seluruh tahapan dan pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak Tahun 2018, yakni Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Walikota Sukabumi menghimbau kepada para Camat dan Lurah serta seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, pada saat menjelang dan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, dituntut untuk senantiasa bersikap netral. Namun demikian, disisi lain PNS juga mempunyai hak pilih dalam menentukan Paslon (Pasangan Calon) Kepala Daerah ke depan, sehingga banyak warga masyarakat yang menganggap, bahwa PNS itu mendukung salah satu Paslon Kepala Daerah.

Hal tersebut bukan berarti PNS itu tidak netral, tapi pada saat PNS itu menyalurkan hak pilihnya, pasti akan memilah-milah Paslon Kepala Daerah mana yang akan dipilihnya. Untuk itu, hal tersebut jangan dianggap PNS itu mendukung atau memenangkan salah satu Paslon Kepala Daerah, sebab PNS juga mempunyai hak pilih, serta  jangan dianggap PNS itu tidak netral dan menjadi pendukung salah satu Paslon Kepala Daerah.