KENAIKAN PPN ARAB SAUDI TIDAK AKAN MEMPENGARUHI MINAT UMAT ISLAM MENUNAIKAN IBADAH HAJI DAN UMROH

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kepala Kantor Kemenag (Kementerian Agama) Kota Sukabumi, Drs. H. Cholid Mawargi, M.Ag. menandaskan, kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 5 persen oleh Pemerintah Arab Saudi, tidak akan mempengaruhi terhadap minat umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci Mekkah Al-Mukarromah, khususnya dari Kota Sukabumi.

Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh ke daerah. Untuk itu, pihak Kantor Kemenag Kota Sukabumi, masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat. Sebab biaya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ini, ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI. Sedangkan Kemenag hanya sebatas mengajukan usulan biaya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.

Selain itu, pihak Kantor Kemenag Kota Sukabumi, sudah melakukan sosialisasi kepada para jamaah calon haji dan umroh di Kota Sukabumi, khususnya yang berkaitan dengan kenaikan PPN oleh Pemerintah Arab Saudi tersebut. Dijelaskannya, biaya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, pada tahun 2018 ini kemungkinan ada kenaikan, namun kenaikannya tidak akan besar. Seperti pada tahun 2016 dan 2017, kenaikannya hanya sekitar Rp. 500 ribu.

Menyinggung besaran biaya untuk menunaikan ibadah haji, menurut Kepala Kantor Kemenag Kota Sukabumi, secara keseluruhan mencapai Rp. 59.000.000,00, untuk setiap jamaah calon haji. Namun untuk tahun 2018, biaya untuk menunaikan ibadah tersebut, direncanakan mencapai Rp. 34.200.000,00, untuk setiap jamaah calon haji. Karena hingga saat ini, biaya untuk menunaikan ibadah tersebut, senantiasa disubdsidi oleh Pemerintah Pusat. Dikatakannya, subsidi tersebut diberikan, dananya berasal dari dana optimalisasi haji, yakni dana-dana dari jamaah calon haji yang sudah dilaporkan ke bank, dan bank konvesional mendapat keuntungan, serta keuntungannya untuk subsidi bagi para jamaah calon haji.

Saat dikonformasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang dilaksanakan oleh travel, seperti diungkapkan Kepala Kantor Kemenag Kota Sukabumi, hingga saat ini khususnya di Kota Sukabumi, belum ada laporan kasus atau keluhan dari warga masyarakat, tentang travel yang merugikan para jamaah calon haji dan umroh.