ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KOTA SUKABUMI SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR MENCAPAI 127 HEKTAR

Reporter : ENDANG SUMARDI

Seperti diungkapkan Sekretaris DKP3 (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan) Kota Sukabumi, drh. Ate Rahmat, M.Si., alih fungsi lahan pertanian di Kota Sukabumi menjadi kawasan pemukiman penduduk, pembangunan infrastruktur publik dan sarana industri, selama 3 tahun terakhir mencapai 101 hektar. Buktinya lahan pertanian di Kota Sukabumi pada tahun 2014 seluas 1.585 hektar, pada akhir tahun 2017 hanya tinggal 1.484 hektar lagi. Apabila dirata-ratakan, lahan pertanian yang dialih fungsikan di Kota Sukabumi ini, dalam setiap tahunnya mencapai 33 hektar lebih. Adapun alih fungsi lahan pertanian yang paling banyak terjadi di Kota Sukabumi selama 3 tahun terakhir, yakni di 4 wilayah kecamatan, yang teridi dari Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Gunungpuyuh dan Kecamatan Warudoyong.

Untuk itu, DKP3 Kota Sukabumi berupaya optimal mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Perda (Peraturan Daerah) Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, untuk menekan dan mencegah terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kota Sukabumi. Dijelaskannya, dari implementasi Undang-Undang dan Perda tersebut, sudah menghasilan seluas 28 hektar lahan pertanian milik Pemerintah Kota Sukabumi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta seluas 13 hektar lahan pertanian milik warga masyarakat Kota Sukabumi sudah terdaftar, dan 19 hektar lahan pertanian milik warga masyarakat Kota Sukabumi sedang dalam tahap proses, untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, atas kesadaran dan keinginan para pemiliknya. Sebab Pemerintah Kota Sukabumi dalam hal ini DKP3 Kota Sukabumi, tidak bisa memaksa kepada warga masyarakat yang memiliki lahan pertanian, untuk didaftarkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali atas kesadaran dan keiinginan para pemiliknya.

Dijelaskan pula, bagi para petani yang lahan pertaniannya sudah didaftarkan untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, akan diprioritaskan dalam berbagai program, sesuai dengan yang sudah diamanatkan dan ditentukan dalam Perda Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan manfaat bagi para petani yang lahan pertaniannya sudah didaftarkan untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yakni mendapatkan insentif berupa keringanan pajak bumi, pengembangan infrastruktur, fasiltas penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, serta fasilitas penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun apabila dari petani tersebut ada yang tidak memenuhi kewajibannya serta tidak menaati norma serta prosedur yang telah ditentukan, maka insentifnya akan dicabut, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab peraturan bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk kepentingan warga masyarakat. Karena pemerintah bertindak sebagai regulator, dan warga masyarakat sebagai pengguna peraturan, serta diharapkan dapat bersinergi bekerja sama menyelamatkan lahan pertanian, untuk kepentingan hajat hidup warga masyarakat khususnya di Kota Sukabumi.