PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DAN DPRD KOTA SUKABUMI BERHASIL MEMBENTUK SEBANYAK 20 PERDA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini, S.H. mengungkapkan, dalam tahun 2016, Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi, berhasil membentuk sebanyak 20 Perda (Peraturan Daerah). Adapun ke 20 Perda tersebut, antara lain Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pembentukan Dana Cadangan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pembentukan Perangkat Daerah, Perubahan atas Perda Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Penebangan Pohon, Penyelenggaraan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2017-2025, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT RSUD (Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah) AL-Mulk Kota Sukabumi, serta Perda yang sudah menjadi agenda rutin tahunan, yakni Perda tentang Pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2015, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, dan APBD Tahun Anggaran 2017.

Sedangkan Perda Kota Sukabumi yang mengalami perubahan, antara lain Perubahan atas Perda Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Perubahan atas Perda Kota Sukabumi Nomor 19 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perubahan atas Perda Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), Perubahan atas Perda Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada PDAM TBW (Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa) Kota Sukabumi, disesuaikan dengan kondisi Pemerintah Kota saat ini.

Diungkapkan pula, dari 20 Perda tersebut, juga ada 3 Perda yang diterbitkan di luar Protukda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) Kota Sukabumi. Disamping itu, juga ada Perda yang masih menunggu proses nomor registrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta harus dievaluasi oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) RI, yakni Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dikatakannya, apabila Perda tersebut sudah diserahkan kembali ke Pemerintah Kota Sukabumi, akan segera ditetapkan nomor Perdanya. Dikatakan pula, dari 20 Perda tersebut, ada yang sudah diberlakukan dan ada pula yang masih dalam tahap proses sosialisasi kepada warga masyarakat. Selain itu juga dikatakan, keberhasilan dalam membentuk ke 20 Perda tersebut, merupakan keberhasilan semua pihak, khususnya Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi, serta instansi dan lembaga terkait lainnya.