Alamat : Jl. Cikole Dalam No 29
No. Telepon : (0266) 22161

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 47 2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR  47  TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,

DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang  :    bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu metetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat    :    1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2 . Undang-Undang…..

– 2 –

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan …..

– 3 –

  1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Walikota adalah Walikota Sukabumi.

5.Wakil …..

– 4 –

  1. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sukabumi.
  2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.
  4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.
  5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.
  6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS POKOK, DANFUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian …….

– 5 –

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

  • Susunan organisasi BadanPerencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  1. Kepala Badan;
  2. sekretariat, terdiri atas:
    1. subbagian umum dan kepegawaian;
    2. subbagian keuangan; dan
    3. subbagian perencanaan program
  1. bidang fisik dan penataan wilayah, terdiri atas:
    1. subbidang tata ruang dan infrastruktur kota; dan
    2. subbidang sumber daya alam), lingkungan hidup, dan p
  1. bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan, terdiri atas:
    1. subbidang ekonomi; dan
    2. subbidang pendanaan pembangunan.
  1. bidang sosial budaya, terdiri atas:
    1. subbidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan
    2. subbidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
  1. bidang pemerintahan, evaluasi, dan pelaporan, terdiri atas:
    1. subbidang pemerintahan; dan
    2. subbidang evaluasi dan pelaporan.
  1. bidang penelitian dan pengembangan, terdiri atas:
  2. subbidang …….

– 6 –

  1. subbidang litbang ekonomi dan pembangunan; dan
  2. subbidang litbang pemerintahan dan sosial budaya.
  3. UPT;
  4. kelompok Jabatan Fungsional.
  • Bagan struktur organisasi Badansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

  • Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  • Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijaksanaan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan; dan
  4. pelaksanaan….
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan.

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR BADAN

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal  5

  • Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. membantu Walikota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidangperencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
  2. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Badan;
  3. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  4. mengadakan koordinasi atau kerja sama dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  5. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Badan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  6. menyelenggarakan pembinaan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
  7. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Walikota di bidangperencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
  8. membimbing …..

– 8-

  1. membimbing, mengendalikan, dan memonitor pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
  2. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota;
  3. menyiapkan konsep rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah;
  4. mengevaluasi dan mengkaji serta merumuskan hasil pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah;
  5. melaksanakan konsultasi dan/atau mengadakan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
  6. memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang perencanaan pembangunan Daerah yang akan ditetapkan oleh Wallikota;
  7. mempertanggungjawabkan tugas Badan secara operasional kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
  8. mempertanggungjawabkan tugas Badan secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dibantu oleh:
  1. sekretariat;
  2. bidang fisik dan penataan wilayah;
  3. bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan;
  4. bidang sosial budaya;
  5. bidang pemerintahan, evaluasi, dan pelaporan;
  6. bidang penelitian dan pengembangan;
  7. UPT; dan
  8. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua….

– 9 –

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 6

  • Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal:

 

  1. penyusunan rencana kerja sekretariat;
  2. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Badan;
  3. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan;
  4. penghimpunan data perencanaan yang diusulkan oleh perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi vertikal;
  5. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
  6. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Badan;
  7. pengumpulan peraturan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  8. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Badan;
  9. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;

j.penyelenggaraan…..

– 10 –

  1. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
  2. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Badan;
  3. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan;
  4. pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas atau instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh:
  1. subbagian umum dan kepegawaian;
  2. subbagian keuangan; dan
  3. subbagian perencanaan p

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

  • Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:
  1. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
  2. penyiapan bahan dan keperluan rumah tangga Badan;
  3. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan Badan;
  4. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris Badan;

e.penyiapan…..

– 11-

  1. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai Badan;
  2. penyiapan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai Badan;
  3. pengelolaan ketertiban, kebersihan, dan keamanan di lingkungan Badan;
  4. pelaksanaan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Badan; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian umum dan kepegawaian dibantu oleh:
  1. pengelola administrasi umum; dan
  2. pengelola administrasi k

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 8

  • Subbagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:
  1. penyiapan bahan rencana anggaran keuangan Badan;
  2. pelaksanaan pengendalian pengelolaan keuangan Badan;
  3. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
  4. pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat-surat berharga; dan
  5. e. pelaksanaan …….
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian keuangan dibantu oleh pengelola administrasi k

Paragraf 4

Subbagian PerencanaanProgram

Pasal 9

  • Subbagian perencanaanprogram dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:
  1. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. pengoordinasian program kegiatan di lingkungan Badan;
  3. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
  4. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Subbagian perencanaanprogram dibantu oleh:
  1. pengelola rencana kegiatan; dan
  2. pengelola laporan k

Bagian Ketiga…..

– 13 –

Bagian Ketiga

Bidang Fisik dan Penataan Wilayah

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 10

(1)  Bidang fisik dan penataan wilayah dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal:

  1. penyusunan rencana kerja bidang fisik dan penataan wilayah;
  2. pengoordinasian pengumpulan dan analisis data perencanaan pembangunan bidang fisik dan penataan wilayah meliputi urusan tata ruang, infrastruktur kota, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan permukiman;
  3. pengoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang fisik dan penataan wilayah;
  4. pengoordinasian rencana pembangunan bidang fisik dan penataan wilayah dalam rangka penyusunan dan/atau pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  5. inventarisasi masalah di bidang fisik dan penataan wilayah, serta perumusan angkah kebijakan pemecahannya;
  6. penyiapan bahan untuk keperluan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam bidang fisik dan penataan wilayah;
  7. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam …..

– 14 –

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalabidang fisik dan penataan wilayah dibantu oleh:

  1. subbidang tata ruang dan infratuktur kota; dan
  2. subbidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan p

Paragraf 2

Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur Kota

Pasal 11

  • Subbidang tata ruang dan infrastruktur kota dipimpin oleh seorang kepala subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang fisik dan penataan wilayah dalam hal:
  1. pengumpulan dan analisis data tata ruang dan infrastruktur kota yang meliputi urusan tata ruang, perhubungan, infrastruktur kota, dan telekomunikasi;
  2. penyusunan dan perumusan konsep bidang tata ruang dan infrastruktur kota;
  3. penyiapan bahan pembinaan bidang tata ruang dan infrastruktur kota;
  4. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalasubbidang tata ruang dan infrastruktur kota dibantu oleh pengelola data tata ruang dan infrastruktur k

Paragraf 3….

– 15 –

Paragraf 3

Subbidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup,

dan Permukiman

Pasal 12

  • Subbidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan permukiman dipimpin oleh seorang kepala subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang fisik dan penataan wilayah dalam hal:
  1. pengumpulan dan analisis data bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan permukiman yang meliputi urusan sumber daya alam, lingkungan hidup, permukiman, dan energi;
  2. penyusunan dan perumusan konsep bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan permukiman;
  3. penyiapan bahan pembinaan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan permukiman;
  4. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalasubbidang sumber daya alam, lingkungan hidup, dan permukiman dibantu oleh:
  1. pengelola data sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
  2. pengelola data p

Bagian …..

– 16-

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 13

  • Bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal:
  1. penyusunan rencana kerja bidang ekonomi;
  2. pengoordinasian, pengumpulan, dan analisis data perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliputi urusan bidang primer, sekunder, tersier, dan Pendanaan pembangunan;
  3. pengoordinasiankegiatan penyusunan perencanaan pembangunanbidang ekonomi dan pendanaan pembangunan;
  4. pengoordinasian rencana pembangunan bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan dalam rangka penyusunan dan/atau pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah;
  5. inventarisasimasalah di bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan,serta perumusan langkah pemecahannya;
  6. penyiapan bahan untuk keperluan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan;
  7. pemonitoran, evaluasi,dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h.pelaksanaan…..

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalabidang ekonomi dan pendanaan pembangunan dibantu oleh:
  1. subbidang ekonomi; dan
  2. subbidang pendanaan pembangunan.

Paragraf 2

Subbidang Ekonomi

Pasal 14

  • Subbidang ekonomi dipimpin oleh seorang kepala subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan dalam hal:
  1. pengumpulan dan analisis data bidang meliputi urusan pertanian, industri kecil menengah, industri pengolahan, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, jasa pelayanan, koperasi, usaha kecil menengah, dan pariwisata;
  2. penyusunan dan perumusan konsep bidang aspekekonomi;
  3. penyiapan bahan pembinaan bidang aspekekonomi;
  4. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalasubbidang ekonomi dibantu oleh:

a.pengelola…..

– 18-

  1. pengelola data sektor primer dan sekunder; dan
  2. pengelola data sektor tersier.

Paragraf 3

Subbidang Pendanaan Pembangunan

Pasal 15

  • Subbidang pendanaan pembangunan dipimpin oleh seorang kepala subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan dalam hal:
  1. pengumpulan dan analisis data terkaitpendanaan pembangunan meliputi dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau anggaran pendapatan dan belanja negara, coorporate social responsibility, zakat, infaq, dan shodaqoh, dan swadaya masyarakat;
  2. pelaksanaan rencana dan kebijakan-kebijakan strategis pendanaan Pembangunan;
  3. pelaksanaan koordinasi pengalokasian pendanaan pembangunan bersama satuan kerja pengelola keuangan Daerah;
  4. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  5. pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan dan purna musyawarah perencanaan pembangunan untuk penyusunan rencana kerja Pemerinth Daerah;
  6. fasilitasi forum perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah;
  7. pengoordinasianpenyusunan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah bersama satuan kerja pengelola keuangan Daerah;
  8. pemonitoran …..

– 19-

  1. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalasubbidang pendanaan pembangunan dibantu oleh:
  1. pengelola data anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  2. pengelola data non anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 16

  • Bidang sosial budaya dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal:

 

  1. penyusunan rencana kerja bidang sosial budaya;
  2. pengoordinasian, pengumpulan, dan analisis data perencanaan pembangunan bidang sosial budaya meliputi urusan kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
  3. pengoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
  4. pengoordinasian …..

 

– 20 –

  1. pengoordinasian rencana pembangunan bidang sosial budaya dalam rangka penyusunan dan/atau pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;;
  2. penginventarisasian masalah di bidang sosial budaya, serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
  3. penyiapan bahan untuk keperluan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam bidang pembangunan sosial budaya;
  4. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalabidang sosial budaya dibantu oleh:
  1. subbidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan
  2. subbidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan o

Paragraf 2

Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

  • Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sosial budaya dalam hal:

a.pengumpulan …..

– 21-

  1. pengumpulan dan analisis data bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial meliputi urusan kesehatan, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
  2. penyusunan dan perumusan konsep bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  3. penyiapan bahan pembinaan bidang pemerintahan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  4. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalasubbidang pemerintahan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dibantu oleh:
  1. pengelola data kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana; dan
  2. pengelola data penyandang masalah kesejahteraan sosial, kemiskinan,perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan m

Paragraf 3

Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda,

dan Olahraga

Pasal 18

  • Subbidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga dipimpin oleh seorang kepala subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sosial budaya dalam hal:

a.pengumpulan …..

  1. pengumpulan dan analisis data bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga meliputi urusan pendidikan formal dan informal, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
  2. penyusunan dan perumusan konsep bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
  3. penyiapan bahan pembinaan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
  4. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalasubbidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga dibantu oleh:
  1. pengelola data pendidikan dan kebudayaan; dan
  2. pengelola data pemuda dan o

Bagian Keenam

Bidang Pemerintahan, Evaluasi, dan Pelaporan

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 19

(1)  Bidang pemerintahan, evaluasi, dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal:

a.penyusunan…..

– 23-

  1. penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan, evaluasi, dan pelaporan;
  2. pengoordinasian, pengumpulan dan analisis data perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, Evaluasi dan Pengendalian meliputi urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, ketentraman dan ketertiban umum, kependudukan dan catatan sipil, aparatur, komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  3. pengoordinasian kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  4. pengoordinasian rencana pembangunan bidang pemerintahan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka penyusunan dan/atau pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  5. inventarisasi masalah di bidang pemerintahan, evaluasi dan pengendalian serta perumusan langkah-langkah pemecahannya;
  6. penyiapan bahan untuk keperluan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam bidang pembangunan pemerintahan, evaluasi dan pengendalian;
  7. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan capaian kinerja pembangunan;
  8. peyiapan bahan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut pengendalian program kegiatan pembangunan;
  9. penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota;
  10. pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2)Dalam….

– 24 –

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalabidang pemerintahan, evaluasi, dan pelaporan dibantu oleh:

  1. subbidang pemerintahan; dan
  2. subbidang evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 2

Subbidang Pemerintahan

Pasal 20

  • Subbidang pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemerintahan, evaluasi, dan pelaporan dalam hal:
  1. pengumpulan dan analisis data bidang Pemerintahan meliputi urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, kepegawaian, kependudukan dan catatan sipil, organisasi kemasyarakatan, urusan ketenteraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, serta unsur penunjang Pemerintahan Daerah;
  2. penyusunan dan perumusan konsep bidangpemerintahan umum dan aparatur;
  3. penyiapan bahan pembinaan bidang pemerintahan umum dan aparatur;
  4. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalasubbidang pemerintahan dibantu oleh:
  1. pengelola….

– 25 –

  1. pengelola data wilayah kecamatan dan kelurahan; dan
  2. pengelola data pemerintahan u

Paragraf 3

Subbidang Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 21

  • Subbidang evaluasi, dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidangpemerintahan, evaluasi, dan pelaporan dalam hal:
  1. pengumpulan dan analisis data pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Pemerintah Daerah;
  2. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja pembangunan;
  3. pelaksanaan analisis permasalahan hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  4. peyiapan bahan rekomendasi dan tindak lanjut pengendalian program kegiatan pembangunan;
  5. penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota;dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalasubbidang evaluasi dan pelaporan dibantu oleh:
  1. pengelola data capaian kinerja pembangunan; dan
  2. Pengelola bahan laporan keterangan pertanggungjawaban.

Bagian……

– 26 –

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 22

(1)  Bidang penelitian dan pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam hal:

  1. penyusunan rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan;
  2. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  4. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan pengkajian peraturan;
  5. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
  6. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  7. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pembangunan;
  8. memformulasikan perencanaan program-program pembangunan yang berasal dari setiap bidang untuk dijadikan perencanaan program pembangunan Daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2)Dalam……

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalabidang penelitian dan pengembangan dibantu oleh:

  1. subbidangpenelitian dan pengembanganpemerintahan dan sosial budaya; dan
  2. subbidangpenelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan.

Paragraf 2

Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 23

  • Subbidang penelitian dan pengembangan pemerintahandan sosial budaya dipimpin oleh seorang kepala subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penelitian dan pengembangan dalam hal:
  1. pelaksanaan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, bidang sosial dan budaya, kependudukan, dan pemberdayaan masyarakat;meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan, aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan, pencatatan sipilpemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
  2. pelaksanaan……

– 28 –

  1. pelaksanaan tugas pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat;
  2. pelaksanaan tugas formulasi perencanaan program-program pembangunan yang berasal dari bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat untuk dijadikan perencanaan program pembangunan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalasubbidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan sosial budaya dibantu oleh:
  1. pengelola data penelitian dan pengembangan pemerintahan dan sosial budaya; dan
  2. p

Paragraf 3

Subbidang Penelitian dan Pengembanga Ekonomi

dan Pembangunan

Pasal 24

(1)  Subbidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan dipimpin oleh seorang kepala subbidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penelitian dan pengembangan dalam hal:

  1. penyiapan……

– 29 –

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, badan usaha milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
  2. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  3. pelaksanaan tugas formulasi perencanaan program-program pembangunan yang berasal dari bidang ekonomi dan pembangunan untuk dijadikan perencanaan program pembangunan daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepalasubbidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunandibantu oleh:

  1. pengelola data penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;dan
  2. peneliti.

Bagian……

– 30 –

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 25

Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja UPT beserta tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas diatur tersendiri dengan peraturan Walikota .

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

  • Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
  • Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

  • Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

(3) Jumlah……

– 31 –

(3)  Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

  • Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Badan dan kelompok JabatanFungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
  • Setiap pimpinanpada Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Setiap pimpinan pada Badan wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  • Setiap pimpinan pada Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.

(5)Setiap…..

  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
  • Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Badan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Badan wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 29

  • Apabila Kepala Badan tidak berada di tempat, Sekretaris mewakili Kepala Badan.
  • Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Badan sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Badan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

  • Pejabat struktural di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

2)Kepala…..

– 33 –

  • Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
  • Setiap pimpinan pada Badan wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Badan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Kepala Badan menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk di sampaikan kepada Walikota.
  • Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar……

– 34 –

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal  14 Desember 2016

 

WALIKOTA SUKABUMI,

 

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal  14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

 

  1. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 47

 

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI

 

TAHUN  2016  NOMOR  47

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL      :    14 DESEMBER 2016

NOMOR         :    47 TAHUN 2016

TENTANG      : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

BAGIAN HUKUM

2016