JDIH BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI DIVERIFIKASI OLEH TIM VERIFIKASI JDIH BPHN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, diverifikasi oleh Tim Verifikasi JDIH BPHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional), baik secara fisik maupun secara teknis, khususnya dari segi teknologi dan informasi, tepatnya tanggal 14 Agustus 2019. Kedatangan Tim Verifikasi tersebut, disambut dan diterima secara resmi oleh Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, bertempat di Ruangan Utama Balai Kota Sukabumi.

Hadir dalam kesempatan trersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., para Asisten Setda Kota Sukabumi, para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), para Camat dan Lurah, serta para tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Sukabumi mengatakan, semangat menciptakan dan membentuk karakter masyarakat yang baik dan sadar hukum, tidak terlepas dari JDIH, serta bisa mendukung terhadap berbagai program Pemeritah Pusat. Dijelaskannya, Kota Sukabumi siap meraih juara satu dalam pelayanan hukum, supaya masyarakat mendapat infomasi hukum secara utuh, serta menjadi garda terdepan dalam mengawal produk hukum, baik di tingkat daerah dan regional maupun di tingkat nasional.

Sementara Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional sekaligus sebagai Ketua Tim Verifikasi JDIH BPHN, Drs. Yasmon, M.L.S. menjelaskan, Verifikasi JDIH ini, sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BPHN. Maksud dan tujuannya, untuk memonitor kegiatan dan pengelolaan JDIH yang telah dilaksanakan. Dijelaskan pula, JDIH di Kota Sukabumi, merupakan bagian yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Indonesia.

Lebih jauh dijelaskan, JDIH di Kota Sukabumi cukup membanggakan, karena pada tahun 2018 meraih Predikat Terbaik Tingkat Nasional, serta menjadi percontohan bagi daerah lain. Selain itu juga dijelaskan, Verifikasi JDIH didasarkan pada Peraturan Peresiden dengan enam kriteria verifikasi, diantaranya Kelembagaan Pengelolaan JDIH, SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia, Mekanisme Pengelolaan Dokumen Hukum dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Inovasi, seperti inovasi yang dilakukan oleh JDIH Kota Sukabumi, yakni pelayanan produk hukum berbasis android, sehingga bisa diakses melalui HP oleh masyarakat.

Leave a Reply