PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TERUS MEMBENAHI FASILITAS KESEHATAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pemerintah Kota Sukabumi terus berupaya optimal membenahi fasilitas kesehatan di Kota Sukabumi, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menargetkan semua Puskesmas di Kota Sukabumi terakreditasi. Demikian disampaikan Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, didampingi Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., saat menyambut sekaligus menerima seacara resmi Tim Surveyor Akreditasi dari Komisi Akreditasi FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) Kementerian Kesehatan RI, Rabu malam, 9 Oktober 2019, di Hotel Horison Kota Sukabumi.

Dijelaskannya, tujuan didirikannya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan perlindungan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Oleh karenanya, isu kesehatan tidak bisa lepas dari kepemimpinan, baik di tingkat pusat dan provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.

Dijelaskan pula, bidang kesehatan ditetapkan sebagai standar pelayanan minimal, untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Untuk itu, Pemerintah Kota Sukabumi berupaya menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015, tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dalam Peraturan tersebut mengamanatkan, semua layanan fasiltas kesehatan wajib terakreditasi, baik Rumah Sakit maupun Puskesmas.

Selain itu juga dijelaskan, dari 15 Puksesmas yang ada di Kota Sukabumi, sebanyak 14 Puskesmas sudah terakreditasi, yakni 2 Puskesmas terakreditasi utama, salah satunya Puskesmas Sukabumi, dan ditargetkan naik ke akreditasi paripurna. Selanjutnya 8 Puskesmas terakreditasi madya, dan sisanya terakreditasi dasar.

Sementara Ketua Tim Surveyor Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI, Izwar Arfani menjelaskan, tugas Tim Surveyor Komisi Akreditasi FKTP ini, untuk melakukan survey selama tiga tahun pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas. Dijelaskan pula, hasil survey ini akan diserahkan kepada Komisi Akreditasi, untuk dijadikan bahan dalam melakukan penentuan dan penetapan akreditasi. (Sumber Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Sukabumi).

Leave a Reply