SELURUH PEMERINTAH DAERAH HARUS MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sesuai amanat Presiden RI, Jokowi, seluruh pemerintah daerah baik kota dan kabupaten maupun provinsi, harus melakukan percepatan pembangunan. Untuk itu, seluruh elemen yang berhubungan dengan penganggaran yang diberikan kepada semua pihak termasuk kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), harus benar-benar disiapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Maksud dan tujuannya, supaya setiap anggaran yang diberikan dapat berdampak pada peningkatan pelayanan publik, serta dapat mendorong terhadap peningkatan reformasi birokrasi. Selain itu, juga dapat meningkatkan setiap instansi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Demikian disampaikan Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, saat menghadiri penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan Tahun Anggaran 2020, kepada KPA Satker (Satuan Kerja) di wilayah kerja KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Sukabumi, 26 November 2019. Hadir pada kesempatan tersebut, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Wisnu Prabowo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi, Ganora Zarina, S.H.,M.M.

Wali Kota Sukabumi mengharapkan, DIPA agar dilaksanakan secara maksimal, supaya setiap anggaran dapat diserap dengan baik, untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Kepala KPPN Sukabumi, Sofia Rita Diana menjelaskan, DIPA merupakan dokumen APBN, untuk dijadikan acuan oleh KPA dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi presiden, yakni Indonesia Maju. Dijelaskan pula, APBN 2020 memiliki peran yang sangat strategis bagi pemerintah, untuk mencapai sasaran berbagai bidang penbangunan.

Selain itu juga dijelaskan, tema dari kebijakan fiskal tahun 2020, APBN untuk melakukan akselerasi daya siang, melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Untuk itu, dalam melaksanakannya memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan, terutama dari kepala daerah.

Selanjutnya dijelaskan, berdasarkan data yang ada di KPPN Sukabumi, belanja negara untuk wilayah kerja KPPN Sukabumi yang terdiri dari Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, lebih kurang mencapai Rp 3,1 trilyun, diantaranya untuk Kota Sukabumi Rp 516 milyar, Kabupaten Sukabumi Rp. 719 milyar dan Kabupaten Cianjur Rp 701 milyar.

Leave a Reply