SOSIALISASI PENGHARMONISASIAN RAPERDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, mengikuti Sosialisasi Pengharmonisasian Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan Pengharmonisasian Raperda berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, melalui Pendekatan Omnibuslaw, dalam rangka meningkatkan Investasi Daerah.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kanwil (Kantor Wilayah) Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia) RI Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, 27 Februari 2020 ini, diikuti oleh 27 Bupati dan Wali Kota serta Ketua DPRD se Jawa Barat.

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa, Uu Ruzhanul Ulum, Sekjen (Sekretaris Jenderal) Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto, Dirjen (Direktur Jenderal) Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana, dan Kepala BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kemenkumham RI, Benny Riyanto.

Wakil Gubernur Jawa Barat menjelaskan, maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini, untuk menyampaikan dasar hukum Pengharmonisasian Raperda berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung dilaksanakannya sosialisasi ini, karena sangat penting untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, DPRD Provinsi Jawa Barat, serta DPRD Kabupaten dan Kota se Jawa Barat.

Diharapkannya, melalui sosialisasi ini ada perubahan paradigma, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dikatakannya, harmonisasi konsepsi Raperda, berkaitan dengan 3 aspek, yakni prosedural, substansi dan teknik penyusunan. Dikatakan pula, Ditjen (Direktorat Jenderal) Perundang-undangan Kemenkumham RI menilai, kendala harmonisasi disebabkan oleh egoisme sektoral, serta PUU (Peraturan dan Undang-Undang) yang tidak harmonis dan lemahnya koordinasi.

Leave a Reply