PENYAMPAIAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2016

Reporter : ENDANG SUMARDI

Seperti dijelaskan Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., penyampaian Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Sukabumi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016, merupakan salah satu bagian dari rangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan, khususnya dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan pula, bahwa Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016 ini, merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, dan khusus untuk pemeriksaan keuangan di Kota Sukabumi tahun ini, selain diaudit oleh BPK RI juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK RI.

Selain itu juga dijelaskan, pada tanggal 5 Juni 2017 yang lalu, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, telah menyampaikan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016, yakni Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan Opini WTP tersebut diraih oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Untuk itu, Walikota Sukabumi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada DPRD Kota Sukabumi dan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, atas dukungan, kerja sama yang sinergis dan kerja kerasnya, terutama dalam melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016 dengan baik dan benar, sehingga Pemerintah Kota Sukabumi dapat meraih kembali Opini WTP untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, dari BPK RI.

Adapun mengenai materi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2016 ini, antara lain Rancangan Batang Tubuh Perda (Peraturan Daerah) beserta lampiran-lampirannya, yang terdiri dari Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Selanjutnya Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, serta Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Negara.

Kemudian Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan, Daftar Piutang Daerah, Daftar Penyertaan Modal atau Investasi Daerah, Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya, Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, serta Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Disamping itu, juga Lampiran Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan, serta Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Pendapatan, Beban dan Laba Rugi Bersih, serta Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Dana.