KENDARAAN ONLINE DI KOTA SUKABUMI HARUS MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI KETENTUAN PERMENHUB RI NOMOR 26 TAHUN 2017

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.. menandaskan sekaligus memutuskan pembekuan sementara untuk Kendaraan Angkutan Online di wilayah Kota Sukabumi, sebelum kendaraan tersebut memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) RI Nomor 26 Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek. Karena Perusahaan Angkutan Online harus memenuhi minimal 3 hal sebelum beroperasi. Antara lain kewajiban Perusahaan Online sesuai dengan ketentuan Permenhub RI Nomor 26 Tahun 2017, mengindahkan larangan dalam Permenhub Nomor 26 Tahun 2017, serta adanya koordinasi dan komunikasi dengan Angkutan Konvensional.

Dijelaskannya, keputusan pembekuan sementara untuk Kendaraan Angkutan Online di wilayah Kota Sukabumi ini, akan segera dituangkan dalam SK (Surat Keputusan) Walikota Sukabumi. Selain itu, Walikota Sukabumi juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Kota Sukabumi sudah merencanakan akan menghapus Retribusi Angkutan Umum. Namun rencana tersebut akan dibahas dan dikaji terlebih dahulu, yakni paling lambat dalam jangka waktu 3 minggu ke depan.

Demikian disampaikan Walikota Sukabumi, pada audiensi Pemerintah Kota Sukabumi dengan Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota dan Kabupaten Sukabumi, Pengusaha Online dan Ojek Pangkalan. Hadir dalam audensi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kasatlantas (Kepala Satuan Lalu Lintas) Polres Sukabumi Kota, perwakilan Ojeg Pangkalan dan perwakilan Perusahaan Angkutan Online, baik Gojek maupun Ayojek.

Adapun beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Online sebagaimana yang tercantum dalam Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 ini, diantaranya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Berbadan Hukum, yang sebelumnya STNK atas nama Perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama Badan Hukum. Namun demikian, untuk STNK yang masih atas nama perorangan, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Sedangkan masa peralihan STNK menjadi atas nama Badan Hukum, harus melampirkan Akta Notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi Badan Hukum dan Hak Kepemilikan Kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.

Selanjutnya KIR atau Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang diemboss. Namun bagi Kendaraan Bermotor paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya STNK, tidak perlu diuji KIR, tapi cukup dengan melampirkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe).

Kemudian Persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang semula harus memiliki pool, disesuaikan menjadi memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki, serta dapat menyediakan bengkel untuk fasilitas pemeliharaan kendaraan, atau bekerjasama dengan pihak lain.

Disamping itu, substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan Angkutan Umum Taksi Online, dikenakan kepada Perusahaan Aplikasi, sesuai usul dari Ditjen (Direktorat Jenderal) Pajak, serta Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini, yakni wajib memberikan Akses Digital Dashboard kepada Dirjen Hubdat (Direktur Jenderal Perhubungan Darat) Kementerian Perhubungan RI, dan Pemberi Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum, untuk kepentingan Pengawasan Operasional Taksi Online.

Untuk itu, Walikota Sukabumi meminta kepada para Pengemudi Angkutan Umum di Kota Sukabumi, agar beroperasi seperti biasa, dan apabila menemukan ada Kendaraan Angkutan Online beroperasi setelah adanya pembekuan sementara ini, tidak boleh bertindak atau main hakim sendiri, tapi dilaporkan kepada pihak yang berwenang.