REALISASI PROGRAM KB DI KOTA SUKABUMI SUDAH MENCAPAI 53 RIBU ORANG

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kepala DP2KBP3APM (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Sukabumi, Dra. Hj. Lilis Astri Suryanita, M.M. menandaskan, realisasi program KB (Keluarga Berencana) di Kota Sukabumi untuk akseptor PUS (Pasangan Usia Subur), saat ini sudah mencapai 53 ribu orang, atau sudah mencapai 71 persen dari target per tahun 67,71 persen, atau sudah melebihi target sebesar 4,71 persen.

Ditandaskan pula, meningkatnya jumlah akseptor KB ini, tidak terlepas dari keberhasilan dan kerja keras seluruh jajaran DP2KBP3APM Kota Sukabumi serta instansi dan lembaga terkait lainnya termasuk para kader Posyandu di Kota Sukabumi, yang senantiasa berupaya optimal dan secara gencar melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya dan manfaat program KB, kepada segenap lapisan warga masyarakat. Selain itu, juga terus meningkatnya kesadaran warga masyarakat dalam mengikuti program KB. Karena warga masyarakat sudah memahami akan pentingnya dan manfaat program KB, yakni untuk mengendalikan jumlah keluarganya.

Menyinggung kontrasepsi atau alat yang digunakan warga masyarakat dalam mengikuti program KB ini, menurut Kepala DP2KBP3APM Kota Sukabumi, dari 71 persen jumlah akseptor KB tersebut, sebanyak 70 persen menggunakan kontrasepsi Implan dan IUD, atau yang lebih dikenal dengan sebutan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Karena dengan menggunakan kontrasepsi tersebut, warga masyarakat lebih merasa aman dan tenang. Dijelaskannya, peserta program KB yang menggunakan MKJP ini, tidak hanya diikuti oleh kaum perempuan saja, tapi juga diikuti oleh kaum pria, dengan menggunakan MOP (Metode Operasi Pria). Sebab program KB dengan menggunakan MKJP ini, tidak berpengaruh terhadap kesehatan.

Kepala DP2KBP3APM Kota Sukabumi mengatakan, maksud dan tujuan dilaksanakannya program KB ini, diantaranya untuk membatasi jumlah kelahiran, guna menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera, Selain itu, juga untuk mewujudkan warga masyarakat yang sejahtera khususnya bagi ibu dan anak, serta untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, sesuai dengan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera), dengan mengendalikan jumlah kelahiran. Disamping itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan melakukan penjarangan angka kelahiran atau jumlah kelahiran bayi.