PPHP ADALAH SALAH SATU PIHAK DALAM PENGADAAN BARJAS PEMERINTAH YANG SANGAT MENENTUKAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. menandaskan, PPHP (Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) adalah salah satu pihak dalam pengadaan Barjas (Barang dan Jasa) Pemerintah yang sangat menentukan, apakah hasil dari pengadaan Barjas tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak dan perjanjian antara Penyedia Barjas dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau tidak, sehingga PPHP harus memahami setiap spesifikasi Barjas yang akan diadakan, serta harus memahami setiap jenis kontrak yang digunakan. Penandasan Walikota Sukabumi tersebut, disampaikan saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Bimtek (Bimbingan Teknis) Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barjas Pemerintah Tahun 2017, di Hotel Horison Sukabumi, hari Rabu, 6 September 2017.

Ditandaskan pula, sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, PPHP harus memiliki integritas serta disiplin dan tanggung jawab yang tinggi, dalam melaksanakan tugas dan memahami isi kontrak. Selain itu, juga harus memiliki kualifikasi teknis dan menandatangani pakta integritas, serta tidak menjabat sebagai PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) atau Bendahara. Lebih lanjut Walikota Sukabumi menandaskan, apabila terdapat keterbatasan personil, perlu dilakukan langkah analisis tindak lanjut, seperti menugaskan Tim Teknis, menggunaan SDM (Sumber Daya Manusia) dari luar instansi yang kompeten, serta penggunaan uji laboratorium dan pemanfaatan data sekunder konsultan pengawas.

Disamping itu juga ditandaskan, untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya permasalahan dari ranah hukum karena permasalahan pada tahapan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan karena lemahnya pemahaman para pihak akan fungsi tahapan ini, para PPHP harus memperhatikan beberapa hal. Diantaranya harus dapat memahami tugas dan dapat mengendalikan intervensi yang menyimpang, serta tanggung jawb yang diberikan berdasarkan penugasan, khususnya yang sudah dilaksanakan harus ditulis dalam kertas kerja dan simpan dengan baik. Demikian pula dokumen yang diterima harus disimpan dan diterbitkan dengan baik, untuk hindari terjadinya fiktif dan rekayasa negatif. Yang tidak kalah penting, juga harus melaksanakan pendapat pihak yang akhli, khususnya pada saat membuat keputusan teknis yang tidak dipahami, serta harus dapat memahami, bahwa tugas PPHP ini adalah ibadah.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi, H. Deden Solehudin, S.Ag., M.M., selaku Ketua Panitia Penyelenggara menjelaskan, Bimtek Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barjas Pemerintah Tahun 2017 ini, diikuti oleh 150 orang PPHP dari setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Tim Teknis terkait, dengan mengambil tema, Tertib Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, untuk Hasil Pembangunan yang Berkualitas di Kota Sukabumi. Sedangkan maksud dan tujuan dilaksanakannya Bimtek Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barjas Pemerintah Tahun 2017 ini, diantaranya untuk meningkatkan pengetahuan pelaksanan pengadaan Barjas Pemerintah, khususnya dalam hal strategi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barjas Pemerintah, memberikan wawasan teoritis dan filosofis tentang strategi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barjas Pemerintah, serta memperdalam kemampuan teknis praktis.