KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI MEMILIKI PERANAN YANG CUKUP KRUSIAL

Reporter : ENDANG SUMARDI

Seperti ditandaskan Menteri Perhubungan RI, Ir. Budi Karya Sumadi, Kementerian Perhubungan RI, selaku regulator memiliki peranan yang cukup krusial, dalam mendukung roda perekonomian, memperlancar mobilisasi penduduk, arus barang dan konektivitas antar daerah. Untuk itu, pembangunan sektor transportasi harus mampu menjamin konektivitas dan aksesibilitas ke seluruh wilayah di Indonesia, dari sabang sampai merauke, dari miangas hingga pulau rote.

Penandasan Menteri Perhubungan RI tersebut, disampaikan Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., saat memberi sambutan pada Upacara Harhubnas (Hari Perhubungan Nasional) Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2017, di Lapangan Apel Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, tepatnya tanggal 25 September 2017. Hadir dalam kesempatan tersebut, unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Sukabumi, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Hj. Esih Setiasih Muraz, S.E., para Asisten Daerah Setda Kota Sukabumi, para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta instansi dan lembaga terkait, para Camat dan Lurah, serta para tamu undangan lainnya.

Ditandaskan pula, sebagai wujud implementasi program Nawacita, Kementerian Perhubungan RI diharapkan dapat mewujudkan konektivitas antar pulau, serta pernyataan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Asia Timur, bahwa Indonesia akan memberi prioritas pada program pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim ini, diantaranya untuk memperlancar distribusi logistik secara nasional. Selain itu, juga diperlukan deregulasi terhadap aturan-aturan yang menghambat distribusi logistik nasional.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan RI telah menyelesaikan beberapa deregulasi yang berkaitan dengan paket kebijakan ekonomi ke 15 sektor logistik, yang dapat mendorong peningkatan iklim investasi. Diantaranya pencabutan persyaratan kepemilikan modal di bidang pengusahaan angkutan laut, keagenan kapal, pengusahaan bongkar muat dan badan usaha pelabuhan, pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan atau long stay di Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar, termasuk penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi dan pengamanan kargo, serta rantai pasok atau supply chain kargo dan pos, yang diangkut dengan pesawat udara. Diharapkannya, melalui deregulasi ini, dapat mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia daya logistik nasional.