TANAH SEBAGAI KARUNIA TUHAN MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) RI sekaligus Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., MALD. Menegaskan, tanah sebagai karunia Tuhan, merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar RI menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penegasan Menteri ATR RI sekaligus Kepala BPN tersebut, disampaikan Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., saat memberi sambutan pada Upacara Peringatan Hari Agraria Nasional Tahun 2017 Tingkat Kota Sukabumi, tepatnya tanggal 25 September 2017, di Halaman Apel Kantor ATR BPN Kota Sukabumi.

Ditegaskan pula, sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut, maka pada tanggal 24 September 1960 diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau sering disebut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Agraria Nasional. Lebih lanjut ditegaskan, UUPA lahir dilandasi oleh semangat perjuangan dan semangat kemerdekaan, sekaligus merupakan manifestasi perlawanan terhadap nilai-nilai kolonialisme, perlawanan terhadap kepincangan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah, serta pengingkaran hak-hak masyarakat hukum adat dan perlawanan terhadap diskriminasi hukum dalam bidang agrarian. Untuk itu, UUPA dilandasi oleh nilai-nilai luhur rakyat Indonesia dan semangat untuk mewujudkan amanah konstitusi, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Disamping itu juga ditegaskan, Kementerian ATR BPN, terus berupaya mengawal dan mengimplementasikan semangat UUPA, untuk menyelesaikan permasalahan agraria dan pertanahan, yang sampai saat ini masih merupakan masalah bangsa Indonesia. Sebab ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah masih terjadi, yang mengakibatkan terhadap masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, sengketa dan konflik tanah, serta kerusakan lingkungan.

Hadir dalam kesempatan tersebut, unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Sukabumi, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Hj. Esih Setiasih Muraz, S.E., para Asisten Daerah Setda Kota Sukabumi, para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta instansi dan lembaga terkait, para Camat selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), para Lurah dan para tamu undangan lainnya.