Pentingnya Data Penduduk Yang Benar, Valid, Dan Akurat.

Penulis:

Dedi Sunardi, S.I.P.

Kasi Kerja sama dan Inovasi Pelayanan

Pengertian Penduduk berdasarkan Undang-Undang Kependudukan adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dimana Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana sebagai perangkat pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi Kependudukan, sehingga dengan kewenangan itulah instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil melaksanakan perannya untuk memberikan dokumen kependudukan sebagai pengakuan pemerintah kepada penduduk dari mulai lahir hingga akhir hayatnya.

Dengan demikian begitu pentingnya administrasi kependudukan bagi penduduk dan semua lapisan masyarakat, sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan, sehingga wajib bagi instansi pelaksana untuk memberikan dokumen kependudukan kepada masyarakat melalui stelsel aktifnya, agar pemerintah berperan aktif untuk memberikan pelayanan secara langsung melaui jemput bola pelayanan.

Diharapkan dengan jemput bola pelayanan tersebut dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, Karena jumlah penduduk yang benar, valid, dan akurat membawa dampak kepada tepatnya perencanaan pembangunan pemerintah, sebagaimana pemanfaatan data penduduk tersebut yang termaktub pada pasal 58 ayat (4) undang-undang No.24 Tahun 2013  bahwa Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan; pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Dari pada itu keberadaan jumlah penduduk yang benar, valid, dan akurat yang telah dikonsilidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri menjadi pembilang dan pembagi pada setiap pembuatan perencanaan pembangunan. Sehingga dengan demikian menjadi penting halnya untuk setiap peristiwa kependudukan terlaporkan dan terekam oleh Instansi Pelaksana ke server database kependudukan, terutama pada 3 (tiga) hal penting yang mempengaruhi jumlah penduduk diantaranya:

  1. Setiap peristiwa kelahiran terlaporkan dan tercatat
  2. Setiap peristiwa kematian terlaporkan dan tercatat
  3. Setiap migrasi (pindah, dan pindah datang) penduduk terlaporkan dan tercatat.

Jika 3 (tiga) hal tersebut diatas rutin setiap peristiwa kependudukan terlaporkan dan tercatat oleh instansi pemerintah/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka harapan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat terwujud untuk mendapatkan data penduduk yang sebenarnya.

Mari kita wujudkan Administrasi Kependudukan yang tertib, valid, akurat, dan dinamis guna tercapainya pembangunan pemerintahan yang tepat dan akuntabel.