PENETAPAN POTENSI PAJAK DAERAH KOTA SUKABUMI SUDAH DILAKUKAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Seperti dijelaskan Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., penetapan potensi pajak daerah Kota Sukabumi sudah dilakukan berdasarkan perhitungan potensi, dan melihat capaian berdasarkan realisasi target yang dicapai selama 2 tahun ke belakang. Dengan demikian, dalam rancangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2018, sektor pajak daerah ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 4,36 persen atau sebesar Rp. 1.501.865.419,00. Adapun realisasi pajak daerah Kota Sukabumi pada tahun anggaran 2016, berhasil mencapai Rp. 41.565,643.464,00. Sementara target pajak daerah Kota Sukabumi pada tahun  ini, dianggarkan sebesar Rp. 35.942.387.259,00. Hal ini dikarenakan adanya pelampauan pendapatan yang bersumber dari pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), atas penjualan PT Nirvana Wastu Utama, yakni mencapai Rp. 6.762.500.000,00. Dijelaskan pula, pajak yang didapat dari transaksi jual beli tanah, hanya bersifat insidentil dan tidak dapat dijadikan acuan untuk penetapan target pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2018.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Sukabumi, dalam setiap penyusunan APBD Kota Sukabumi selalu diupayakan, termasuk dalam proses penyusunan rancangan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2018, melalui metode penelitian terhadap potensi yang ada serta melalui pengembangan penerapan teknologi. Upaya tersebut dapat dilihat pada tahun ini, yakni Pemerintah Kota Sukabumi sudah mulai menerapkan aplikasi PANTAS (Pajak Online Sukabumi) dan melaksanakan mekanisme pembayaran elektronik-payment secara bertahap. Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi juga senantiasa berupaya optimal menambah anggaran pendapatan pada tahun anggaran 2018, dengan melakukan dan meningkatkan koordinasi, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk mendapatkan bantuan keuangan sesuai dengan ajuan dan proposal yang telah disampaikan.

Menyinggung adanya penurunan belanja modal pada tahun anggaran 2018 dibandingkan dengan tahun anggaran 2017, menurut Walikota Sukabumi disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya alokasi dana perimbangan masih disamakan dengan APBD Tahun Anggaran 2017, belum mengakomodasi pendapatan dan belanja dari dana penyesuaian dan otonomi khusus dalam hal ini dana insentif daerah, dan belum mengakomodasi bantuan keuangan provinsi. Karena sesuai dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) RI Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, yakni dalam lampiran Bab III Kebijakan Penyusunan APBD, bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi, belum dianggarkan dalam rencana APBD ini. karena Pergub (Peraturan Gubernur) Jawa Barat Tentang Bantuan Keuangan tersebut belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.