MASALAH KEMAMPUAN DAN KEAKHLIAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI SANGAT LUAR BIASA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Apabila berbicara masalah kemampuan dan keakhlian warga masyarakat Kota Sukabumi sangat luar biasa, tapi masih lemah dalam mendaftar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)-nya. Buktinya, hingga saat ini masih banyak warga masyarakat Kota Sukabumi, yang belum mendaftarkan hasil karya atau hasil penelitiannya, untuk mendapatkan HKI atau hak patennya. Padahal HKI ini sangat penting, yakni untuk mempertahankan hasil karya dari pengakuan pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan. Demikian disampaikan Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., saat memberi materi dalam Workshop HKI dan Drafting Paten, di Hotel Maxone Kota Sukabumi, tepatnya tanggal 24 Oktober 2017.

Dikatakannya, HKI adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir warga masyarakat, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi warga masyarakat lainnya. Dikatakan pula, Pemerintah Kota Sukabumi baru memfasilitasi proses hak paten pada kesenian saja, seperti Boles (Bola Leungeun Seuneu) atau Bola Tangan Api, Lisung Ngamuk atau Lesung Mengamuk dan Wayang Sukuraga. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa hasil karya warga masyarakat Kota Sukabumi yang belum mendapatkan pengakuan masih banyak. Fenomena tersebut, salah satunya disebabkan sulitnya warga masyarakat untuk mendeskripsikan produk yang dibuatnya.

Oleh karenanya, Pemerintah Kota Sukabumi akan senantiasa berupaya optimal mendorong, agar warga masyarakat Kota Sukabumi dapat memanfaatkan Klinik Paten yang ada di Kota Sukabumi, seperti LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UMMI (Universitas Muhammadiyah Sukabumi). Maksud dan tujuannya, supaya ke depan lebih banyak warga masyarakat yang membuat produk unggulan, baik makanan maupun yang lainnya, serta dapat difasilitasi HKI dan Drafting Patennya di lembaga tersebut, untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya warga masyarakat.

Selain itu, juga untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama, antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, sekaligus untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Adapun Prinsip-Prinsip HKI ini, diantaranya Prinsip Ekonomi, yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan, Prinsip Keadilan, yang akan memberikan perlindungan pada pemilikannya, Prinsip Kebudayaan, yang akan meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta Prinsip Sosial, yang akan memberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.