WALIKOTA SUKABUMI MENGIKUTI RAKER PEMERINTAH DI ISTANA NEGARA JAKARTA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., mengikuti Raker (Rapat Kerja) Pemerintah dengan para Gubernur serta Bupati dan Walikota se Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, tepatnya tanggal 24 Oktober 2017, di Istana Negara Jakarta.

Dalam pengarahannya, Presiden RI meminta kepada seluruh Kepala Daerah, untuk segera meninggalkan pola lama dalam pengelolaan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yakni berupa pembagian dana APBD ke sejumlah dinas, sebab hal tersebut dapat mengakibatkan pengelolaan dana APBD tidak terfokus dan terarah. Dikatakannya, pola lama yang dipelajari dari Walikota, Bupati dan Gubernur dalam melakukan pengelolaan dana APBD itu mirip-mirip. Sebagai salah satu contohnya, apabila ada anggaran Rp. 1 trilyun di APBD, langsung dibagikan ke dinas-dinas.

Untuk itu, Presiden RI mengingatkan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, bahwa politik anggaran perlu dilakukan, tapi pola lama dalam melakukan pengelolaan dana APBD jangan dipakai lagi. Sebab setiap penggunaan anggaran harus dialokasikan kepada sesuatu yang memiliki nilai manfaat besar bagi warga masyarakat, seperti halnya proyek infrastruktur. Oleh karenanya Presiden RI meminta kepada para Kepala Daerah, agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan melakukan pendekatan kepada DPRD, supaya dapat menyetujui program-program yang diajukan.

Selanjutnya Presiden RI mengimbau kepada para Kepala Daerah, agar memperbanyak program padat karya di daerahnya masing-masing, khususnya yang dapat menghasilkan banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli warga masyarakat, seperti dalam pembangunan irigasi dan jalan. Selain itu, Presiden juga berpesan kepada para Kepala Daerah, agar memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerahnya masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI memberikan apresiasi kepada para Kepala Daerah, yang telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing, diantaranya Kabupaten Banggai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 37 persen, Kabupaten Blora sebesar 23,5 persen, dan Kabupaten Bojonegoro sebesar 21,9 persen. Dijelaskannya, peningkatan pertumbuhan ekonomi di ke 3 kabupaten tersebut karena adanya gas. Sedangkan Kabupaten Morowali sebesar 13,18 persen, disebabkan adanya nikel, dan Kabupaten Mimika sebesar 12,8 persen.

Sedangkan kabupaten dan kota yang memiliki tingkat inflasi di bawah 10 persen, diantaranya Kota Tual sebesar 9,6 persen, Kota Watampone 5,3 persen, Kabupaten Bulukumba 4,6 persen, Kota Singkawang 4,54 persen, dan Kota Cilegon 4,3 persen. Sementara inflasi di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 8,3 persen, tahun 2015 sebesar 3,3 persen, tahun 2016 sebesar 3,02 persen, dan tahun 2017 diperkirakan antara 3,7 sampai dengan 3,8 persen atau masih di bawah 4 persen.