DERASNYA DORONGAN PEMBERLAKUAN TUKIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Derasnya dorongan pemberlakuan Tukin (Tunjangan Kinerja) bagi para PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi ditengah minimnya anggaran dan masih belum jelasnya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, sangat berlebihan dan terkesan sangat memaksakan. Seperti diungkapkan Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., ada yang bilang untuk gaji seorang lurah bisa mencapai Rp. 12 juta per bulan. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi semua pihak terutama di kalangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Karena anggaran gaji lurah sebesar itu sumbernya dari mana? Sebab apabila mengandalkan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Sukabumi tidak akan mencukupi.

Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan Tukin bagi para PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi ini, idealnya harus dibarengi dan diimbangi dengan peningkatan PAD Kota Sukabumi. Karena apabila tanpa hal tersebut, niscaya pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih hingga saat ini, payung hukum yang mengatur tentang hal tersebut masih belum jelas. Ditandaskannya, hal tersebut akan menimbulkan masalah baru bagi Pemerintah Kota Sukabumi. Sebab anggaran Tukin yang harus dialokasikan untuk para PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi ini nilainya dipastikan terlampau besar, dan apabila dipaksakan dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas serta payung hukumnya belum jelas, bisa terkena sanksi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI melakukan audit.

Ditandaskan pula, warga masyarakat dan para PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi harus mengetahui, apabila Tukin ini diberlakukan akan menyedot anggaran PAD Kota Sukabumi yang cukup besar. Sebab anggaran untuk Tukin ini bukan berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, tapi harus bersumber dari PAD. Sedangkan PAD Kota Sukabumi, hingga triwulan ketiga tahun 2017 baru mencapai Rp. 38 milyar, dan apabila harus digunakan untuk membiayai program Tukin, akan ada pos-pos anggaran pembangunan yang harus dikurangi.

Lebih jauh Walikota Sukabumi menandaskan, untuk memberlakukan program Tukin ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Diantaranya analisis beban kerja, analisis organisasi, output yang dihasilkan dan analisis jabatan. Apabila hal tersebut sudah selesai dilaksanakan, baru berbicara masalah anggarannya. Selain itu juga ditandaskan, sebenarnya Pemerintah Kota Sukabumi sudah melaksanakan program Tukin, hanya saja penamaan pos anggarannya yang berbeda, seperti Tunda (Tunjangan Daerah) yang sejak awal sudah dilaksanakan. Adapun yang menjadi perbedaannya, yakni Tukin mencakup keseluruhan, sedangkan Tunda yang hingga saat ini diberlakukan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi tidak menyeluruh.