PEMERINTAH KOTA SUKABUMI AKAN MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KPM BPNT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi, H. Deden Solehudin, S.Ag., M.M. menandaskan, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Sosial Kota Sukabumi, akan secepatnya melakukan verifikasi dan validasi data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Kota Sukabumi. Selain itu, juga akan melakukan perbaikan data setiap 6 bulan sekali, sesuai dengan permintaan Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kemensos (Kementrian Sosial) RI, Drs. Mumu Suherlan, M.Si.

Dijelaskannya, pelaksanaan penyaluran BPNT kepada KPM di Kota Sukabumi Tahun 2017, pada tahap pertama mencapai 78,42 persen, tahap kedua mencapai 71,18 persen, dan tahap ketiga mencapai 77,76 persen. Untuk itu, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Sosial Kota Sukabumi, akan secepatnya melakukan verifikasi dan validasi data KPM BPNT, karena di Kota Sukabumi terdapat 788 KPM yang tidak mendapat BPNT, akibat datanya tidak valid. Dijelaskan pula, apabila ada perubahan data KPM BPNT di Kota Sukabumi yang pindah alamat atau meninggal dunia, akan dibuat data baru dan akan segera diusulkan kepada Kemensos RI.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi mengatakan, seperti dijelaskan Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kemensos RI, pola penyaluran BPNT kepada KPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi terbilang sangat baik. Namun sangat disayangkan, karena data KPM BPNT yang digunakan masih ada yang tidak valid. Untuk itu Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kemensos RI, meminta kepada Pemerintah Kota Sukabumi dan Dinas Sosial Kota Sukabumi, agar segera melakukan verifikasi dan validasi data ulang terhadap KPM BPNT di Kota Sukabumi.

Disamping itu juga dijelaskan, data KPM BPNT yang belum didistribusikan oleh pihak Bank dan Dinas Sosial, harus segera diberikan KKS (Kartu Keluarga Sejahatera). Adapun proses pengajuan untuk penggantian KPM BPNT ini, bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya dijelaskan, apabila data KPM BPNT di Kota Sukabumi tidak segera dilakukan verifikasi dan validasi data ulang, maka ke 788 KPM BPNT di Kota Sukabumi, selamanya tidak bisa menjadi KPM BPNT. Selain itu juga dijelaskan, seluruh anggaran yang telah dialokasikan untuk 788 KPM BPNT di Kota Sukabumi, harus dikembalikan lagi ke Kas Negara, yang besaran anggarannya untuk setiap KPM BPNT yakni Rp. 110 ribu per bulan.