MASALAH PEMBANGUNAN DI KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Seperti ditandaskan Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., masalah pembangunan di Kota Sukabumi, tidak terlepas dari hilangnya sinergi, antara aspek pembangunan pemerintah dengan perusahaan.  Penandasan Walikota Sukabumi tersebut, disampaikan saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi silaturahmi antara Pemerintah Kota dengan Pengusaha di Kota Sukabumi dan sekitarnya, tepatnya tanggal 16 November 2017, di Hotel Horison Kota Sukabumi. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP., Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, dan para tamu undangan lainnya.

Ditandaskan pula, dengan adanya masalah tersebut, mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, bina lingkungan dan infrastruktur di kelurahan. Padahal peluang dan potensi serta komoditi unggulan yang dilmiliki Kota Sukabumi cukup banyak. Namun untuk merealisasikannya diperlukan sinergi pembangunan, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Comporate Sosial Responribility), antara perusahaan dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan, dalam rangka optimalisasi program pembangunan dan pengembangan perekonomian Kota Sukabumi. Dikatakannya, program ini dapat dimanfaatkan, untuk mengisi celah pembangunan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Karena dari sisi perusahaan, penerapan CSR ini sudah mulai banyak dilakukan, sebagai salah satu cara perusahaan dalam upaya meningkatkan citra perusahaan yang memiliki good governance.

Sementara Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Sukabumi, Ir. H. Rudi Djuansyah, selaku Ketua Panitia Pelaksana menjelaskan, proses perencanaan pembangunan di Kota Sukabumi, diawali dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Tingkat Kelurahan, hingga menghasilkan rencana kerja pemerintah pada berbagai level dan tingkatan. Dijelaskan pula, seperti diketahui bersama, bahwa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Sukabumi sangat terbatas. Dengan demikian, usulan program dan kegiatan yang terealisasi melalui APBD tidak sebanding dengan usulan awal Musrenbang.

Oleh karenanya, kehadiran dana komporat CSR atau PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan swasta, apabila program dan kegiatannya sinergis dan singkron dengan program pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi, akan sangat membantu menutupi kekurangan APBD. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, untuk memadukan dan menyelaraskan program pembangunan pemerintah dengan program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) serta PKBL dari kalangan swasta, BUMN dan BUMD, dalam rangka optimasi program pembangunan di Kota Sukabumi.