PENEMPELAN STIKERISASI BAGI PERUSAHAAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., memimpin Penempelan Stikerisasi bagi Perusahaan Peserta BPJS (Badan Penhyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan di wilayah Kota Sukabumi, didampingi didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi, H. Deden Solehudin, S.Ag., M.M., Kepala Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kota Sukabumi, Drs. H. Ipin Syarifin, M.Si., dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi. Penempelan Stikerisasi tersebut, dilakukan setelah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi membuka secara resmi kegiatan tersebut, bertempat di PT Great Apparel Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi menjelaskan, Penempelan Stikerisasi bagi Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kota Sukabumi ini, sebagai salah satu upaya mengimplementasikan Surat Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/9534/082017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Program Stikerisasi BPJS Ketenagakerjaan, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Adapun sasaran Penempelan Stikerasasi tersebut, yakni ke seluruh Perusahaan di wilayah Kota Sukabumi, yang sudah ikut Program BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Daerah Kota Sukabumi mengharapkan, dengan dilakukannya Penempelan Stikerisasi tersebut, dapat mendorong seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kota Sukabumi, khususnya belum ikut Program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi juga mengharapkan kepada seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kota Sukabumi yang belum ikut Program BPJS Ketenagakerjaan, agar segera mendaftar dan ikut Program BPJS Ketenagakerjaan. Maksud dan tujuannya, untuk melindungi sekaligus meningkatkan kesejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, serta untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, yang pada gilirannya dapat mendukung terhadap pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional, khususnya di Kota Sukabumi.

Sekretaris Daerah Kota Sukabumi juga menjelaskan, Pemerintah Kota Sukabumi, mulai tahun 2017 ini memberi jaminan kesehatan dan perlindungan kerja, kepada 833 orang Pegawai THL (Tenaga Harian Lepas) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dengan memberi subsidi untuk pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Karena hal tersebut, seperti diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, sudah menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Kota Sukabumi, sebab para Pegawai THL tersebut bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Diharapkannya, dengan diberikannya subsidi untuk pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini, para Pegawai THL di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dapat terdaftar di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sebab honorarium yang terima oleh para pegawai tersebut masih di bawah UMK (Upah Minimum Kota). Selain itu, juga dapat memberikan keamanan kepada para pegawai tersebut, khususnya dalam melaksanakan tugas pekerjaannya setiap hari. Karena tidak sedikit Pegawai THL di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, yang sudah bekerja belasan tahun, tapi hingga saat ini masih belum bisa diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), karena masih diberlakukannya Moratorium Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) oleh Pemerintah Pusat.