TIGA TAHUN YANG LALU BANK INDONESIA MENGGULIRKAN PROGRAM GNNT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. menjelaskan, tiga tahun yang lalu, tepatnya tanggal 14 Agustus 2014, Bank Indonesia menggulirkan program GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai). Maksud dan tujuannya, agar transaksi keuangan lebih banyak menggunakan non tunai, karena pencatatan transaksi menjadi lebih jelas, antara pengirim dengan penerima, sehingga dapat memperkuat good governance atau keperimtahan yang baik dan menciptakan transparansi. Diantaranya dapat mengetahui potensi dan meningkatkan pendapatan pajak negara dan daerah, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi tanpa membawa uang tunai, menekan beredarnya jumlah uang palsu dan menekan biaya handling atau pengelolaan uang tunai.

Penjelasan Walikota Sukabumi tersebut, disampaikan saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, hari Kamis, 30 November 2017, di Hotel Maxone Kota Sukabumi.

Dijelaskan pula, pada bulan November 2017 ini, Walikota Sukabumi telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, tentang pelaksanaan transaksi keuangan secara non tunai, dalam pelaksanaan transaksi belanja pegawai, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, belanja barang dan jasa serta belanja sosial dengan nilai di atas Rp. 5 juta, serta transaksi penerimaan pendapatan daerah dengan nilai di atas Rp. 1 juta.

Instruksi Walikota Sukabumi ini, bukan saja sebagai tindak lanjut dari Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi), serta Surat Edaran Mendagri (Menteri Dalam Negeri), tapi merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Sukabumi, untuk terus memperbaiki sistem tata kelola keuangan daerah. Karena keberhasilan pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Selain itu, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, harus senantiasa mengikuti perkembangnan teknologi informasi, termasuk didalamnya masalah transaksi keuangan, yang hampir semuanya diarahkan berbasis non tunai. Selanjutnya Walikota Sukabumi menghimbau kepada semua pihak, khususnya yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan transaksi non tunai untuk mempersiapkan diri, diantaranya pihak perbankan, agar menyediakan dan memfasilitasi insfrastruktur serta sistem pengelolaan transaksi non tunai.

Walikota Sukabumi mengharapkan kepada para Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, agar senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan dan mengarahkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, khususnya dalam pembayaran transaksi non tunai. Berkaitan dengan hal tersebut, para Bendahara Pengeluaran harus menyiapkan diri secara teknis, mulai dari melaksanakan transaksi non tunai pada beberapa junis belanja, termasuk melakukan kerjasama dengan perbankan dalam mempersiapkan instrumen transaksi non tunai, berupa alat pembayaran dengan menggunakan kartu cek, uang elektronik dan sejenisnya.

Sementara Kepala Bidang PSDM-IP (Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi Pegawai) BKP-SDM (Badan Kepegawaian dan PSDM) Kota Sukabumi, Dedi Permana, S.IP., selaku Ketua Panitia Penyelenggara menjelaskan, peserta yang mengikuti Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi ini, seluruhnya berjumlah 142 orang, yang terdiri dari Pejabat Tinggi selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Administrator selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta Bendahara Pengeluaran dari masing masing SKPD, dengan nara sumber Dirjen BAKD Kemendagri RI dan Kepala Kantor Cabang Bank Jabar Banten Sukabumi.

Sedangkan maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini, untuk memberikan pemahaman kebijakan transaksi keuangan secara non tunai, dalam pelaksanaan berbagai jenis belanja dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Sukabumi, sebagai bagian dari strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.