JUMLAH RUTILAHU DI KOTA SUKABUMI HINGGA BULAN DESEMBER 2017 INI MENGALAMI PENURUNAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kepala DPU-PRP-KPP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kota Sukabumi, Dr. Ir. H. Asep Irawan, M.Sc. mengungkapkan, jumlah Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) milik warga masyarakat di Kota Sukabumi, hingga bulan Desember 2017 ini mengalami penurunan, yakni dari yang sebelumnya mencapai 4.600 unit menjadi 4.415 unit. Diungkapkan pula, berkurangnya jumlah Rutilahu ini, dipengaruhi Program Perbaikan Rutilahu yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang digulirkan oleh Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Disamping itu juga diungkapkan, sudah beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kota Sukabumi berupaya optimal memperbaiki Rutilahu milik warga masyarakat, namun jumlahnya sangat terbatas. Sebab disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Lebih jauh diungkapkan, anggaran untuk memperbaiki Rutilahu yang bisa ditanggung oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam setiap tahunnya paling banyak 50 unit. Sedangkan pada tahun 2017 ini, Pemerintah Kota Sukabumi mengalokasikan anggaran untuk 45 unit. Selain itu, sebanyak 222 unit Rutilahu di Kota Sukabumi akan diperbaiki, menggunakan anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala DPU-PRP-KPP Kota Sukabumi mengatakan merasa yakin dan optimis, bahwa jumlah Rutilahu di Kota Sukabumi akan terus berkurang, terutama pada tahun 2018 mendatang, yakni tingkat pengurangannya bisa mencapai 25 persen dari total Rutilahu yang ada saat ini. Karena Kota Sukabumi mendapat tambahan kuota perbaikan Rutilahu dari Kementrian PUPR, melalui Program BSPS. Dikatakan pula, pada tahun 2017 ini, program BSPS yang digulirkan oleh Kementrian PUPR, hanya untuk memperbaiki 100 unit Rutilahu. Sedangkan pada tahun 2018 mendatang, jumlah Rutilahu di Kota Sukabumi yang akan diperbaiki melalui program BSPS Kementrian PUPR ini mencapai 1.100 unit.

Selain itu juga dikatakan, apabila bicara masalah penyelesaian Rutilahu tidak akan selesai-selesai. Karena di luar data base yang resmi memenuhi syarat untuk diperbaiki, pasti yang lainnya masih banyak. Disamping itu, juga setiap rumah yang dibangun dan diperbaiki, pada suatu saat akan menjadi Rutilahu, akibat sudah lama tidak diperbaiki atau diakibatkan oleh pengaruh alam. Adapun syarat bagi setiap Rutilahu untuk mendapatkan bantuan perbaikan, antara lain tanahnya harus milik sendiri dan bukan berstatus kontrakan, serta lokasinya harus berada di luar Bantaran Rel Kereta dan Sungai.