BELANJA PEMERINTAH YANG TERTUANG DALAM DIPA TAHUN 2018 AGAR DAPAT MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumim H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. mengharapkan, belanja pemerintah yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun  2018, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pelayanan dasar publik dan kesejahteraan warga masyarakat secara berkeadilan. Harapan Wakil Walikota Sukabumi tersebut, disampaikan saat memberi sambutan sekaligus menyerahkan DIPA Tahun 2018, untuk Wilayah Pembayaran KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Sukabumi, tepatnya tanggal 21 Desember 2017, di KPPN Sukabumi. Selain itu, Wakil Walikota Sukabumi juga mengharapkan kepada seluruh aparatur pengelola keuangan dan anggaran pada setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, supaya dalam melakukan pengelolaan keuangan dan anggaran, dapat dilaksanakan secara amanah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bagian lain sambutannya, Wakil Walikota Sukabumi juga mengingatkan kembali arahan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, pada momentum penyerahan DIPA Tahun 2018, di Istana Bogor, yakni agar terus melakukan penyederhanaan administrasi dan prosedur, sehingga orientasi pelaksanaan tugas adalah hasil, bukan prosedur yang menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran. Disamping itu, koordinasi antara APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) agar terus ditingkatkan, supaya belanja pemerintah menjadi lebih efektif, serta fokus kegiatan yang dilaksanakan harus memberi manfaat bagi warga masyarakat. Selanjutnya, perangkat aturan pendukung seperti Perda (Peraturan Daerah), supaya dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Dikatakannya, efisiensi belanja dengan fokus pada pencapaian output kegiatan inti, harus lebih diutamakan dari pada pembiayaan kegiatan pendukung. Demikian pula dana desa dan kelurahan, agar lebih memprioritaskan pada program dan kegiatan yang bersifat padat karya, dengan skema cash for work dan menggunakan sumber daya lokal. Yang tidak kalah penting, juga harus senantiasa menjalin kerja sama dan meningkatkan keterlibatan pihak swasta, khususnya dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta senantiasa berupaya optimal meningkatkan kemudahan berusaha atau ease of doing bussines, untuk menarik lebih banyak investasi.