KUOTA ANGKON RODA 4 DI WILAYAH KOTA SUKABUMI SUDAH DITETAPKAN SEBANYAK 485 KENDARAAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD., Pemerintah Propinsi Jawa Barat sudah menetapkan kuota dan wilayah operasi Angkon (Angkutan Online) roda 4 untuk wilayah Kota Sukabumi, melalui SK (Surat Keputusan) Gubernur Jawa Barat Nomor : 550/Kep.1064-Dishub/2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa khusus di Jawa Barat.

Adapun kuota Angkon roda 4 untuk wilayah Kota Sukabumi, ditetapkan sebanyak 485 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 belum ada pengaturan, karena tidak termasuk angkutan umum. Selain menetapkan kuota Angkon roda 4 untuk wilayah Kota Sukabumi, dalam SK tersebut juga mengatur wilayah operasi Angkon, yang meliputi wilayah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi serta Kabupaten Cianjur dalam satu wilayah.

Diungkapkan pula, ditetapkannya kuota Angkon untuk wilayah Kota Sukabumi ini, setelah Pemerintah Kota Sukabumi berupaya optimal memfasilitasi pengajuan para Sopir Angkot (Angkutan Kota) beberapa waktu lalu, yang mengajukan pembatasan kuota dan rute Angkon di Kota Sukabumi, serta hasilnya sekarang sudah ada, yakni dengan diterbitkannya SK tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menjelaskan, SK tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 1 Februari 2018. Untuk itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menghimbau kepada para penumpang dan para pengusaha penyedia aplikasi, tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam SK tersebut.

Namun sebelum SK tersebut diberlakukan, pihak Dinas Perhubungan Kota Sukabumi akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pengusaha penyedia aplikasi, tentang pembatasan kuota dan rute Angkon di Kota Sukabumi. Maksud dan tujuannya, supaya para pengusaha penyedia aplikasi mengetahui dan menaati ketentuan yang tercantum dalam SK tersebut. Karena pada saat SK tersebut diberlakukan, para pengusaha penyedia aplikasi Angkon harus memenuhi 9 item ketentuan, diantaranya wajib KIR, berbadan usaha, tanda khusus pada setiap kendaraannya dan memiliki dashboard atau alat untuk membaca. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) RI  Nomor  108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek, yakni para pengusaha penyedia aplikasi Angkon harus memenuhi 9 item ketentuan.