PTSL GRATIS ADALAH KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. menjelaskan, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) Gratis, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah secara serentak, untuk semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan.

Selain itu, PTSL ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, serta berkesinambungan dan teratur, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Penjelasan Wakil Walikota Sukabumi tersebut, disampaikan saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi PTSL bagi warga masyarakat Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, tepatnya tanggal 17 Januari 2018, di Ruangan Pertemuan Kelurahan Nyomplong.

Dijelaskan pula, mengacu pada pasal 14 Peraturan Menteri ATR BPN (Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional) RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL, yang berhak mengikuti program tersebut, diantaranya tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses pendaftaran tanahnya, dan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan telah dibukukan dalam daftar-daftar, maka oleh Kepala Kantor ATR BPN diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya, untuk disampaikan kepada yang berhak.

Disamping itu juga dijelaskan, dalam percepatan pelaksanaan PTSL, menggunakan dana yang berasal dari pemerintah, maka sertifikat yang diterbitkan hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu, masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana, Badan Hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial, yang penggunaan tanahnya untuk Tempat Peribadatan, Pesantren, Panti Asuhan, Panti Jompo, Cagar Budaya dan Situs atau Tempat Ziarah.

Selanjutnya Veteran, Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Purnawirawan TNI dan POLRI, serta Suami, Istri, Janda dan Duda Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI dan POLRI, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit, serta Waqif dan Masyarakat Hukum Adat.