Kantor Kesbangpol Tidak Bisa Membatasi Jumlah Ormas

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kepala Kantor Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Sukabumi, Agus Wawan Gunawan, S.IP. menandaskan, Kantor Kesbangpol tidak bisa membatasi jumlah Ormas (Organisasi Kemasyarakatan), yang dibentuk oleh warga masyarakat. Sebab Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Kantor Kesbangpol, yakni hanya mencatat keberadaan Ormas dan mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar), bagi setiap Ormas yang dibentuk oleh warga masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Adapun persyaratan untuk mendirikan Ormas, hanya cukup dengan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris, membuat AD-ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) serta program kerja, termasuk sumber pendanaan, surat keterangan domisili kantor, NPWP (Nomor Poko Wajib Pajak) atas nama perkumpulan, dan surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. Disamping itu, juga surat pernyataan kesanggupan melaporkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Dikatakannya, apabila seluruh persyaratan tersebut dapat dipenuhi, pihak Kantor Kesbangpol tidak bisa menolak.

Menyinggung jumlah Ormas di Kota Sukabumi yang sudah tercatat dan memiliki SKT saat ini, seperti diungkapkan Kepala Kantor Kesbangpol Kota Sukabumi selurunya mencapai 265 Ormas. Selain itu, juga ada sejumlah Ormas yang tidak terdaftar dan tidak memiliki SKT dari Kantor Kesbangpol Kota Sukabumi, sebab sejumlah Ormas tersebut bersifat nasional, serta tidak harus terdaftar di Kantor Kesbangpol Kota Sukabumi, karena sudah terdaftar di Ditjen (Direktorat Jenderal) Administrasi Hukum Umum Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia) RI. Diungkapkan pula, disamping mencatat keberadaan Ormas dan mengeluarkan SKT bagi setiap Ormas yang dibentuk oleh warga masyarakat, Kantor Kesbangpol juga harus melaksanakan pembinaan kepada setiap Ormas, serta tidak bisa menolak dan tidak bisa membubarkan Ormas.

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Sukabumi mengatakan, apabila ada Ormas yang melanggar ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dan kedamaian warga masyarakat dan pemerintah, pembubarannya harus melalui proses dan prosedur yang cukup panjang, dan itupun hanya untuk Ormas yang bersifat lokal, serta harus ada Surat Teguran dari Kepala Daerah sebanyak 2 kali, dan proses pembubarannya harus melalui Keputusan Pengadilan. Sedangkan untuk Ormas yang bersifat regional dan nasional, kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.