DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUKABUMI AKAN MEMBUAT PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Repoeter : ENDANG SUMARDI

Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, menurut rencana akan membuat Perda (Peraturan Daerah) tentang Penyelenggaraan Perhubungan, diantaranya Perda tentang insentif, karena sudah dilakukan pengkajian, tepatnya pada tahun 2017 yang lalu. Adapun maksud dan tujuan akan dibuatnya Perda tersebut, seperti dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD., untuk mengatur perubahan tarif angkutan dan yang lainnya, termasuk di dalamnya Bidang Bina Marga.

Untuk mewujudkan rencana pembuatan Perda tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kota Sukabumi, agar Perda tersebut dapat segera dibahas dan diterbitkan sekaligus ditetapkeun secara definitif, supaya perubahan tarif angkutan di Kota Sukabumi dan yang lainnya dapat segera direalisasikan.

Sementara Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kota Sukabumi, H.M. Faisal Anwar Bagindo, S.IP. membenarkan, bahwa mitra kerja Komisi I DPRD Kota Sukabumi, yakni Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, beberapa waktu yang lalu sudah mengusulkan pembuatan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Untuk itu, dalam pembahasannya, Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi akan menggunakan konsep yang efektif dan efisien, serta tidak akan terlalu besar menggunakan anggaran,  namun hasilnya sama dengan Perda-Perda yang lainnya, yakni hanya cukup dibahas oleh AKD (Alat Kelengkapan DPRD) Kota Sukabumi, yang terdiri dari Komisi I Bidang Pemerintahan, Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta Komosi III Bidang Kesejahteraan Rakyat, seperti Perda tentang pendidikan, serta tidak perlu dibahas lagi oleh Pansus (Panitia Khusus) Pembahasan DPRD Kota Sukabumi, karena Perda tersebut sifatnya darurat dan sangat perlu untuk segera diterbitkan dan ditetapkan secara definitif.

Dijelaskannya, setelah Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) ini dibahas oleh ke 3 Komisi DPRD Kota Sukabumi tersebut, akan segera direkomendasikan serta diagendakan untuk diparipurnakan dan ditetapkan secara definitif. Dijelaskan pula, apabila Raperda ini harus dibahas oleh Pansus Pembahasan DPRD Kota Sukabumi, akan memakan waktu yang panjang dan memerlukan banyak anggaran. Sebab Pansus Pembahasan DPRD Kota Sukabumi, harus melakukan Kunker (Kunjungan Kerja) dan studi banding ke Kota atau Kabupaten lainnya di Indonesia.