PENJELASAN WALI KOTA SUKABUMI TERHADAP 2 RAPERDA KOTA SUKABUMI

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Penjelasan Wali Kota Sukabumi terhadap 2 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal serta Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, sudah disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP., tepatnya pada hari Senin malam, 19 Maret 2018, di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. mengatakan, pengusulan ke 2 Raperda tersebut, sebagai salah satu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yakni untuk menyelenggarakan Otda (Otonomi Daerah), dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibentuk Perda (Peraturan Daerah). Selain itu juga memberikan kesempatan kepada daerah, dalam menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan secara mandiri, untuk menciptakan pembangunan daerah bagi kejahteraan rakyat.

Dikatakan pula, penyusunan ke 2 Raperda tersebut, sebagai pelaksanaan dari Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2018, yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Propemperda Kota Sukabumi Tahun  Anggaran 2018. Selain itu juga dikatakan, Raperda Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal serta Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang ini, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta merupakan pelaksanaan dari Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Perda Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal serta Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang ini, diantaranya untuk meningkatkan     pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa, terwujudnya tertib UTTP (Ukur Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya), yang    menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberikan     perlindungan kepada konsumen, terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya, serta terwujudnya pasar dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur. Dijelaskannya, penyelenggaraan Metrologi Legal serta Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang ini, dilaksanakan berdasarkan azas kepastian hukum, perlindungan hukum dan berkelanjutan.

Untuk itu, dalam Raperda Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal serta Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang ini, mengatur tentang UTTP, baik secara langsung maupun tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai, untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan, wajib ditera atau ditera ulang, untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, serta menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga, dibebaskan dari kewajiban tera atau tera ulang. Demikian pula UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau tempat-tempat lain, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dibebaskan dari tera ulang.