SELURUH ASN HARUS BEBAS DARI PENGARUH DAN INTERVENSI SEMUA GOLONGAN DAN PARPOL

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Parpol (Partai Politik). Selain itu juga harus profesional dan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik yang baik, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Hal tersebut disampaikan PLT (Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Drs. H. Saleh Makbullah, M.Si. sekaligus sebagai Ketua Desk Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kota Sukabumi, saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2018 bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, tepatnya tanggal 21 Maret 2018, di Hotel Horison Sukabumi. Sedangkan yang bertindak sebagai nara sumber, antara lain Asisten Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M. sekaligus sebagai Desk Pilkada Kota Sukabumi, serta dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Sukabumi dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kota Sukabumi.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatangan Pakta Intergitas tentang Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2018, oleh PLT Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, sesuai Surat Edaran dari MenPAN RB (Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) RI Nomor : B/17/M.SM.00.00/2017 tentang Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pileg (Pemilihan Legislatif) Tahun 2019 dan Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) RI Tahun 2019.

Ditandaskannya, dalam  Surat Edaran tersebut disebutkan, sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil), setiap PNS atau ASN yang melanggar ketentuan tersebut, akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Adapun untuk hukuman disiplin tingkat sedang, yakni berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sedangkan untuk hukuman disiplin tingkat berat, yakni berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau ASN.

Sementara Kepala Bagian Tapem (Tata Pemerintahan) Setda Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, S.STP., M.Si. selaku Ketua Panitia Penyelenggara menjelaskan, maksud dan tujuan dilaksanakannya Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2018 bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi ini, diantaranya untuk menyebarluaskan informasi kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan tahapan, jadwal dan program Pilkada, meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2018. Adapun peserta sosialisasi ini, terdiri dari para Pengelola Kepegawaian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.