KPU KOTA SUKABUMI MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 KEPADA KAUM DISABILITAS

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Redaktur : ENDANG SUMARDI

KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Sukabumi, bekerjasama dengan Dinas P dan K (Pendidikan dan Kebudayaan) Kota Sukabumi serta Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Sukabumi, menyelenggarakan Sosialisasi Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak Tahun 2018, yakni Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, kepada kaum disabilitas, yang diikuti oleh 70 orang pelajar SMA SLB Budi Nurani Kota Sukabumi, tepatnya tanggal 6 April 2018, di SMA SLB Budi Nurani Kota Sukabumi.

Adapun yang bertindak sebagai nara sumber dalam sosialisasi tersebut, yakni  Kepala Dinas P dan K Kota Sukabumi, Drs. Dudi Fathul Jawad, M.Pd. dan Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, skandar, S.IP., M.T. Hadir dalam kesempatan tersebut, Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMA SLB Budi Nurani Kota Sukabumi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas P dan K Kota Sukabumi, Drs. Dudi Fathul Jawad, M.Pd. menjelaskan, bahwa semua warga masyarakat yang sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau yang sudah berumur 17 tahun ke atas, berhak memilih Calon Kepala Daerah sesuai dengan hati nurani dan pilihannya masing-masing, termasuk para pelajar SMA SLB Budi Nurani Kota Sukabumi, yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Untuk itu, Kepala Dinas P dan K Kota Sukabumi menghimbau kepada seluruh pelajar SMA SLB Budi Nurani Kota Sukabumi yang sudah berumur 17 tahun ke atas, agar menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada tersebut.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar, S.IP., M.T. seraya menambahkan, bagi warga masyarakat yang sudah berumur 17 tahun ke atas tapi belum memiliki KTP, warga masyarakat tersebut harus melakukan perekaman data Adminduk (Administrasi Kependudukan) terlebih dahulu, sebagai persyaratan untuk pembuatan dan penerbitan KK (Kartu Keluarga) dan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik).

Sedangkan manfaat Adminduk bagi warga masyarakat, sesuai dengan amanat Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni untuk semua keperluan. Sementara untuk Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) RI, antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan criminal.

Dijelaskannya, pembuatan Adminduk ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Hal ini sesuai dengan tugas negara, Undang-Undang dan Program Nawa Cita Presiden RI, untuk menberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga Indonesia, dengan memberikan Adminduk secara cepat, tepat, akurat, lengkap dan gratis. Untuk itu, negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah penduduk, untuk memberikan pelayanan Adminduk secara optimal.