PEMERINTAH DAERAH BERKEWAJIBAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. menandaskan, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan, untuk meningkatkan dan pemetaan pembangunan, supaya terjadi peningkatan dan pemerataan, khususnya dalam hal pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut, diperlukan adanya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Aparatur, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Selain itu juga ditandaskan, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah, yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Penandasan Wali Kota Sukabumi tersebut, disampaikan saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Bimtek (Bimbingan Teknis) Perencanaan Pembangunan Daerah, terkait Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), serta Tata Cara Perubahan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), tepatnya tanggal 10 April 2018, di Hotel Taman Sari Sukabumi.

Sementara Sekretaris Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Sukabumi, Kurnia Rahmandani, S.IP., M.AP. selaku Panitia Penyelenggara menjelaskan, maksud dan tujuan dilaksanakannya Bimtek ini, diantaranya untuk meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Perencana, serta kemampuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, selaras dan sinergi dengan dokumen terkait lainnya. Adapun peserta Bimtek ini, adalah para Kepala Sub Bagian Perencanaan atau yang membidangi bidang perencanaan.

Dijelaskan pula, sesuai dengan Peraturan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) RI Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perencanaan pembangunan, untuk peningkatan dan pemerataan dalam hal pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Untuk itu, Sekretaris Bappeda Kota Sukabumi mengharapkan, dengan dilaksanakannya Bimtek ini dapat mewujudkan Kewajiban Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Kemendagri tersebut.