REALISASI PAJAK DI KOTA SUKABUMI SUDAH MENCAPAI RP. 13,9 MILYAR

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Realisasi Pajak di Kota Sukabumi, pada Triwulan Pertama Tahun 2018 sudah mencapai Rp. 13,9 milyar, dari target tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp. 35,9 milyar. Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Bukan Pajak BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Sukabumi, H. Unang Djunaedi Djuminta, S.E. didampingi Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPKD Kota Sukabumi, Rakhman Gania Kusuma, S.T., M.T. menjelaskan, realisasi pajak tersebut diperoleh dari 9 sumber pajak.

Adapun ke 9 sumber pajak tersebut, terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp. 575 juta dari target Rp. 2,5 milyar, Pajak Reklame Rp. 281 juta dari target Rp. 815 juta, Pajak Penerangan Jalan Rp. 2,4 milyar dari target Rp. 8,01 milyar, dan Pajak Restoran Rp. 2,1 milyar dari target Rp. 7,09 milyar. Selanjutnya Pajak Hiburan Rp. 199,9 juta dari target Rp. 800,3 juta, Pajak Parkir Rp. 90,76 juta dari target Rp. 329,4 juta, Pajak Air Bawah Tanah Rp. 32,89 juta dari target Rp. 144 juta, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Rp. 1,8 milyar rdari target Rp. 8,2 milyar, serta pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Rp. 6,43 milyar dari target Rp. 8 milyar.

Ditandaskannya, apabila melihat realisasi pajak pada Triwulan Pertama Tahun 2018 tersebut, pihaknya merasa optimis, bahwa target pajak tersebut pada akhir tahun 2018 bisa dicapai, bahkan bisa over target sepeti pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, diantaranya dengan secara gencar melaksanakan sosialisasi kepada para wajib pajak di Kota Sukabumi, tentang sudah diberlakukanya sistem pajak online.

Kepala Bidang Penagihan Pajak dan Bukan Pajak BPKD Kota Sukabumi mengatakan, diberlakukanya sistem pajak tersebut, sebagai salah satu upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada para wajib pajak di Kota Sukabumi, dalam melakukan pembayaran pajak, sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini.

Dikatakan pula, diberlakukanya sistem pajak tersebut, mendapat respon positif dari para wajib pajak, sebab bisa lebih mudah dan tepat waktu dalam membayar pajak. Namun demikian, pihaknya senantiasa berupaya optimal melakukan pengawasan kewajiban pajak di lapangan secara rutin, sekaligus menghimbau kepada para wajib pajak, agar senantiasa tepat waktu membayar pajak. Sebab apabila tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi denda, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.