UMK SUKABUMI TAHUN 2018 NAIK MENJADI RP. 2.158.430,00

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Seperti diungkapkan Sekretaris Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kota Sukabumi, Dra. Hj. Iyan Damayanti, M.Si., UMK (Upah Minimun Kota) Sukabumi Tahun 2018, naik sebesar Rp. 324.255,00 atau menjadi Rp. 2.158.430,00, dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.834.175,00. Dijelaskannya, UMK tersebut disahkan oleh Gubernur Jawa Barat, melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Daerah Jawa Barat, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

Dijelaskan pula, setelah adanya Keputusan Gubernur tersebut, hampir seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kota Sukabumi, yang jumlahnya mencapai 446 perusahaan sudah mulai menyesuaikannya. Dari jumlah perusahaan tersebut, hanya ada 2 perusahaan yang belum bisa memberlakukan nominal UMK tersebut. Oleh karenanya, ke 2 perusahaan tersebut minta ditangguhkan pemberlakuan nominal UMK tersebut, dengan alasan pemasukan dan pengeluaran perusahaan tidak seimbang.

Lebih lanjut Sekretaris Disnaker Kota Sukabumi menjelaskan, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perhotelan tersebut kalah bersaing dengan perusahaan jasa perhotelan lainnya, karena banyak hotel baru berdiri di Kota Sukabumi, sehingga pendapatannya berkurang dan merasa keberatan dengan pemberlakuan UKM tersebut.

Menyinggung sanksi bagi perusahaan yang belum memberlakukan UMK tersebut, Disnaker Kota Sukabumi tidak memiliki kewenangan. Karena pengawasan terhadap perusahaan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, yang menentukan sanksi bagi perusahaan yang tidak atau belum memberlakukan UMK tersebut, menjadi kewenangan Permerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Sekretaris Disnaker Kota Sukabumi mengharapkan, dengan adanya kenaikan UKM tersebut, kesejahteraan para pekerja atau buruh di perusahaan yang ada di wilayah Kota Sukabumi dapat meningkat, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan disiplin di perusahaannya masing-masing. Dikatakannya, sebelum Disnaker Kota Sukabumi mengajukan UMK kepada Gubernur Jawa Barat, terlebih dahulu dilakukan kajian, supaya dapat menentukan UMK yang layak, sehingga pemasukan para pekerja atau buruh di Kota Sukabumi bisa lebih besar dari pada pengeluaran.

Dikatakan pula, Disnaker Kota Sukabumi akan senantiasa berupaya optimal melakukan kordinasi dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta instansi dan lembaga terkait, khususnya dengan Diskop UKM-PP (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian) Kota Sukabumi, untuk mengecek harga kebutuhan pokok warga masyarakat. Maksud dan tujuannya, supaya Disnaker Kota Sukabumi dapat memantau dan mengevaluasi nominal UMK yang layak di Kota Sukabumi. Sebab nominal UKM ini, di setiap daerah kabupaten dan kota berbeda-beda.