PENGADUAN WARGA MASYARAKAT KE BPSK KOTA SUKABUMI DIDOMINASI OLEH KASUS LEASING

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Jajaran Pengurus BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Sukabumi, sejak dilantik oleh Ketua BPSK Propinsi Jawa Barat, tepatnya tanggal 20 Maret 2018 yang lalu, hingga bulan Mei 2018 ini sudah menerima 10 pengaduan kasus keluhan konsumen kepada pelaku usaha. Ketua BPSK Kota Sukabumi, H. Oscar Lesnusa, S.H., M.M. menjelaskan, dari 10 kasus pengaduan warga masyarakat tersebut sudah ditangani dan diselesaikan sebanyak 5 kasus, 1 kasus masih dalam proses, dan 4 kasus masih dalam tahap perlengkapan pengaduan, karena harus dilengkapi oleh sejumlah bukti yang cukup kuatm seperti kontrak, bukti setoran dan sebagainya.

Dijelaskan pula, dari 10 kasus tersebut didominasi oleh kasus leasing akibat wanprestasi, dimana konsumen dan pihak perusahan yang bergerak dalam bidang jasa itu bersikukuh pada prinsipnya masing-masing, yakni konsumen tidak mau membayar denda dan tidak mau barangnya ditarik, sedangkan pihak perusahaan bersikukuh terhadap aturan perusahaannya. Selain itu juga dijelaskan, dalam permasalahan tersebut, pihak BPSK Kota Sukabumi berupaya optimal mengumpulkan bukti-bukti pengaduan dan memanggil pihak finance. Adapun yang menjadi permasalahan dan kendala bagi BPSK, sebelumnya pihak finance atau leasing senantiasa sulit menghadiri persidangan dan berakhir deadlock. Namun setelah ditengahi oleh Kapolres Sukabumi Kota dengan mengumpulkan semua perusahaan finance, para pemilik perusahaan tersebut sering aktif pada saat ada keluhan dan pengaduan dari konsumen yang disampaiakan kepada BPSK, serta dapat dicarikan solusi terbaiknya.

Lebih jauh dijelaskan, BPSK Kota Sukabumi saat ini berada di bawah Pemerintah Propinsi Jawa Barat, bukan lagi di bawah Pemerintah Kota Sukabumi, sehingga seluruh kebutuhan dan anggaran yang diperlukan diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Adapun anggaran BPSK Kota Sukabumi untuk tahun 2018 yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yakni sebesar Rp. 425 juta, untuk honor dan kegiatan serta yang lainnya. Disamping itu juga dijelaskan, kendati BPSK Kota Sukabumi ini berada di bawah Pemerintah Propinsi Jawa Barat, tapi pihak BPSK Kota Sukabumi senantiasa berupaya optimal melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Sukabumi beserta seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan instansi terkait, khususnya dengan Diskop UKM-PP (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian) Kota Sukabumi.