PUNGLI DAN KORUPSI DI SETIAP INSTANSI DI KOTA SUKABUMI TERUS MENURUN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Dul Husin, S.H., M.H. menandaskan, Pungli (Pungutan Liar) dan korupsi di setiap instansi di Kota Sukabumi terus menurun, serta sudah memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat, sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) masing-masing. Penandasan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut, disampaikan saat melakukan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), tepatnya tanggal 26 Juni 2018, di Kantor Pengadilan Negeri Sukabumi. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi, Ganora Zarina, S.H.,M.M., Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini, S.H., M.H., para Kepala Instansi dan Lembaga terkait, serta para tamu undangan lainnya.

Ditandaskan pula, Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini, merupakan salah satu langkah dan upaya, untuk mewujudkan instansi yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme dalam melayani warga masyarakat, sesuai dengan yang dicanangkan oleh KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) RI, supaya seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) dapat menghindari korupsi dan nepotisme.

Adapun salah satu langkah dan upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut khususnya di Pengadilan Negeri Sukabumi, yakni membuat TPST (Tempat Pelayanan Satu Pintu). Untuk itu, semua permohonan secara administratif ke Pengadilan Negeri Sukabumi harus melalui TPSP, kecuali persidangan. Dijelaskannya, langkah dan upaya tersebut, sebagai salah satu wujud nyata reformasi birokrasi khususnya di Pengadilan Negeri Sukabumi, dalam melayani warga masyarakat, sesuai dengan SOP serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi juga meminta kepada semua elemen warga masyarakat, seperti media massa, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Ormas (Organisasi Masyarakat), untuk senantiasa ikut mengawasi, supaya pelayanan kepada warga masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme dapat terwujud dengan baik. Dikatakannya, metode pengawasan di Pengadilan Negeri termasuk di Pengadilan Negeri Sukabumi, saat ini sudah menggunakan sistem digital, yakni berbagai laporan dan permohonan, langsung terdata dan masuk ke MA (Mahkamah Agung) RI.

Leave a Reply