PEMERINTAH KOTA SUKABUMI AKAN MELUNCURKAN PROGRAM E-KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

Reporter / Redaktur : ENDANG SUMARDI

Pemerintah Kota Sukabumi melalui Bagian Tapem (Tata Pemerintahan) Setda Kota Sukabumi, akan meluncurkan program e-Kinerja Kecamatan dan Kelurahan. Maksud dan tujuannya, menurut Kepala Bagian Tapem Setda Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, S.STP., M.Si., didampingi Kepala Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan Bagian Tapem Setda Kota Sukabumi, Nia Vaulina, S.H., untuk menilai kekurangan dan kelebihan kinerja setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Sukabumi.

Selain itu, e-Kinerja tersebut merupakan wahana kontroling dan pemetaan penyaluran anggaran supaya lebih tepat sasaran. Dengan demikian, Pemerintah Kota Sukabumi bisa melihat dan memetakan potensi wilayah dalam kinerja pelayanan kepada masyarakat, serta dapat mengetahui berbagai hal yang dibutuhkan oleh setiap kecamatan dan kelurahan se Kota Sukabumi.

Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan program e-Kinerja tersebut, pada bulan Juni 2018 yang lalu, aplikasinya sudah diuji coba di 3 kecamatan dan 7 kelurahan se Kota Sukabumi. Adapun ke 3 kecamatan tersebut, terdiri dari Kecamatan Baros, Kecamatan Citamiang, dan Kecamatan Lembursitu. Sedangkan program tersebut, menurut rencana akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, serta akan diterapkan di seluruh kecamatan dan kelurahan se Kota Sukabumi.

Disamping itu, juga sedang dibuat Rancangan Perwal (Peraturan Wali Kota) Sukabumi, untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut. Diharapkannya, Wali Kota Sukabumi yang baru hasil Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kota Sukabumi Tahun 2018, dapat menerbitkan dan memberlakukan Perwal tersebut, sehingga pada saat program tersebut dilaunching sudah ada Perwalnya.

Dijelaskannya, dalam menerapkan aplikasi tersebut diambil dari 3 peraturan, yakni Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) RI Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, PermenPAN-RB (Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) RI Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Pergub (Peraturan Gubernur) Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Daftar Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS (Pagawai Negeri Sipil) Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dijelaskan pula, dalam Peraturan tersebut terdapat berbagai instrument, untuk mengukur kinerja kecamatan dan kelurahan.

Leave a Reply